TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri menilai pengamanan di Mahkamah Konstitusi pada hari pertama persidangan sengketa pemilihan presiden berjalan baik. "Pengamanan akan terus dilanjutkan sampai selesai persidangan, 21 Agustus 2014," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie, Rabu, 6 Agustus 2014.
Ronny mengatakan pengamanan akan langsung dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Dwi Priyatno. "Kepala kepolisian daerah yang akan langsung memantau pengamanan kantor Mahkamah Konstitusi," ujarnya. (Baca: KPU Optimis Menang di MK)
Sebelumnya, sidang perdana sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan permohonan sengketa pada 6 Agustus 2014. Sidang tersebut dihadiri oleh pasangan calon presiden nomor urut satu, Prabowo-Hatta, bersama kuasa hukumnya, kuasa hukum Jokowi-Jusuf Kalla, dan Komisi Pemilihan Umum. (Baca: Cara Prabowo Terobos Kerumunan Wartawan di MK)
Pengamanan, menurut Ronny, menggunakan sistem berlapis. Ring satu mengamankan ruang sidang. Ring dua mengamankan ruang lobi sampai ke halaman. Sementara ring tiga mengamankan arus lalu lintas di sekitar kantor Mahkamah Konstitusi.
"Sistem buka-tutup akan terus diberlakukan untuk pengamanan selama sidang berlangsung jika jumlah massa pendukung yang datang dalam jumlah besar," ujarnya.
AMOS SIMANUNGKALIT
Berita Terpopuler:
Tabrak Bocah, Bus Tenjo-Kalideres Dibakar Warga
Pendukung Prabowo Terobos Barikade dengan Motor
Moreno Soeprapto Yakin Prabowo-Hatta Menang
Pria Berjanggut Dilarang Naik Bus di Xinjiang
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
1 hari lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
1 hari lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
3 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
3 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
4 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
4 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya