Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD memberikan keterangan dihadapan awak media terkait hasil hitung cepat perolehan suara sementara Pilpres 2014 di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta: Bekas ketua tim kampanye nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud Md., mengaku salah mengumumkan kemenangan pasangan nomor urut satu itu pada 9 Juli lalu. Mahfud mengaku baru mengetahui beberapa hari setelah 9 Juli bahwa lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta dalam hitung cepatnya tak kredibel. (Baca: Berkas Gugatan Prabowo ke MK Bolong-bolong)
"Saya sudah terjerumus dengan mengumumkan kemenangan berdasarkan quick count empat lembaga yang saya ketahui tak kredibel dua hari setelah itu," ujar Mahfud Md. saat dihubungi Tempo, Ahad, 27 Juli 2014. "Saya tahu mereka tidak kredibel setelah jadi perbincangan di media massa." (Baca: Mahfud Md Menolak Terlibat Sengketa Pilpres di MK)
Tak lama setelah pemungutan suara 9 Juli, empat lembaga survei yaitu Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) menyebut Prabowo-Hatta memenangi pemilu presiden. Sedangkan lembaga survei besar lain menyatakan Jokowi-JK menjadi pemenang.
Mahfud menyatakan masalah data menjadi pertimbangan utama pengembalian mandat sebagai ketua tim. Mahfud mengaku tak pernah mendapat data yang dapat dijadikan dasar klaim kemenangan maupun bukti kecurangan. Padahal sebagai ketua tim, Mahfud mengaku membutuhkan data yang valid. (Baca: Fadli Zon Sebut Mahfud Md Tak Mundur)
Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga kecewa lantaran tak seorang pun dapat menyiapkan data valid setelah 9 Juli. "Ketika saya hubungi langsung, tak diangkat. Ketika diangkat, selalu berkata sedang divalidasi," ujar Mahfud. Dia merasa kehadirannya di timses tak lagi fungsional.
Pasangan Prabowo-Hatta menggugat hasil pemilu presiden yang memenangkan rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla, ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo sebelumnya menyatakan mundur dari proses rekapitulasi yang sedang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
