Jokowi-JK Diharapkan Bikin Reformasi Hukum

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 24 Juli 2014 23:30 WIB

Otto Hasibuan. dok TEMPO/Ramdani

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menyampaikan harapan advokat Indonesia kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Agar memberikan perhatian khusus kepada reformasi hukum. Reformasi hukum mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan reformasi ekonomi, politik, dan sosial," kata Otto. (Baca: Elit: Sikap SBY Agar Demokrat Merapat ke Jokowi-JK)

Pernyataan ini disampaikan Otto di kantornya, Kompleks Duta Merlin, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2014. Dia didampingi Wakil Ketua Peradi Dwiyanto Prihartono, dan para anggota seperti Harlen Sinaga, Sutrisno, Shalih Mangara Sitompul. Peradi memiliki anggota berjumlah 65 ribu yang tersebar di 64 cabang di Indonesia.

Menurut dia, keterlambatan reformasi hukum ini menyisakan permasalahan bagi bangsa ini. Di antaranya, terdapat padangan hukum yang berbeda.

Menurut mereka, pada memontum kemenangan mereka ini, keduanya diharapkan memberikan perhatian besar terhadap reformasi hukum. Sebab, aspek ekonomi, sosial, politik, dan kebebasan pers akan maju jika dijaga dengan tatanan hukum yang baik.

Keterlambatan reformasi hukum ini, menurut Otto, akan berbahaya bagi bangsa Indonesia ke depannya. Mereka berharap dua tokoh ini bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. (Baca: PKB Legawa Jokowi Pilih Menteri Di Luar Koalisi)

Pengurus Peradi juga siap mengawasi perjalanan kabinet baru. Selain itu, mereka juga percaya, kedua tokoh bisa memilih anggota kabinet yang tidak cacat moral dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk.

Menurut dia, pilihan sebagian pengurus Peradi terbagi untuk Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, sebagai lembaga institusi hukum, Otto mengaku telah berhasil menjaga netralitas organisasinya.

Menurut ia, "Walaupun di antara pengurus Peradi memiliki pilihan politik yang berbeda," mereka bersepakat untuk mengakhiri perbedaan pandangan politik selama pemilu presiden. "Kita bersatu untuk mendukung dan mengawasi pemerintahan dengan presiden dan wakil presiden yang baru. Persatuan yang telah kami buat ini agar bisa mempersatukan bangsa ini. Begitupun kami berharap pada setiap elemen masyarakat agar bisa menjalin persatuan kembali," kata Otto.

MONIKA PUSPASARI

Terpopuler
Pakar TI: Tidak Ada Hacker yang Gelembungkan Suara
Remaja Salatiga Ungguli Insinyur Oxford Bikin Jet Engine Bracket
Pulang Berlibur, Hotasi Nababan Dieksekusi
Ahok Lebih Pilih Dian Sastro Jadi Wagub

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya