PAN Dukung Gugatan Prabowo ke MK  

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 24 Juli 2014 14:16 WIB

Prabowo Subianto (kanan) menyapa Jokowi disaksikan Hatta Rajasa dalam Debat Capres Cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, 5 Juli 2014. AP/Dita Alangkara

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional menyetujui rencana calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, mengajukan hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. "Itu menjadi bagian tak terpisahkan," kata Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan saat dihubungi, Kamis, 24 Juli 2014.

Menurut Taufik, sesuai dengan aturan, yang bisa mengajukan gugatan ke MK adalah peserta pemilihan yang terdiri atas calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan partai pendukung otomatis akan menyetujui apa pun keputusan keduanya. (Baca: Pengumuman Pilpres, Hatta Pilih Dampingi Putrinya)

Kemarin, secara resmi, kuasa hukum Prabowo-Hatta, Mahendrata, sudah menyampaikan bahwa pasangan nomor urut 1 ini bakal mengajukan gugatan ke MK. "Dengan pengajuan ke MK, kami otomatis menyetujui."

Keputusan gugatan, tutur Wakil Ketua MPR itu, juga disepakati bersama oleh seluruh partai pendukung, seperti Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang. Saat ini semua partai sedang berkosentrasi mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan yang akan diajukan. (Baca: Hatta Rajasa Siap Ucapkan Selamat ke Jokowi)

Rencananya, tim hukum Prabowo-Hatta akan menyampaikan gugatan paling lambat besok, Jumat, 25 Juli 2014. Gugatan ini sekaligus menepis isu keretakan antara Prabowo dan Hatta.

Belakangan, Hatta memang tak terlihat dalam sejumlah acara partai pendukung Prabowo. Ahad lalu, saat tim Prabowo membicarakan pengajuan gugatan ke MK, Hatta absen. Dalam pidato penolakan Prabowo terhadap hasil pemilu presiden pada 22 Juli lalu, Hatta juga tak hadir. (Baca: Prabowo Gugat Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi)

IRA GUSLINA SUFA




Berita Terpopuler:
Pakar TI: Tidak Ada Hacker yang Gelembungkan Suara
Remaja Salatiga Ungguli Insinyur Oxford Bikin Jet Engine Bracket
Pulang Berlibur, Hotasi Nababan Dieksekusi
Ahok Lebih Pilih Dian Sastro Jadi Wagub




Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya