Pendukung Prabowo-Hatta dan pendukung Jokowi-JK melemparkan atribut pemilu mereka ke udara dalam aksi damai di Bundaran HI, Jakarta, 21 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang memilih berlibur ke luar negeri menjelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada Selasa, 22 Juli 2014. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Udara Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Djoko Murjatmojo mengatakan hal tersebut tercermin dari tingginya jumlah penumpang pesawat ke luar negeri sepanjang Senin hingga Selasa, 21-22 Juli 2014. (Baca juga: Tak Takut Rusuh, Toko dan Pasar Buka Normal)
Menurut Laporan Angkutan Lebaran Terpadu 2014 per Rabu, 23 Juli 2014, pada pukul 02.26 WIB, jumlah penumpang yang terbang ke luar negeri pada tujuh hari sebelum Lebaran 2014 mencapai 33.328 orang atau naik 8,05 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu, yakni 30.762 orang. Jumlah penumpang itu berasal dari tujuh bandara internaional di Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta, Kuala Namu, Ngurah Rai, Juanda, Sultan Hasanuddin, Adi Sutjipto, dan Husein Sastranegara. (Baca juga: Massa Prabowo Ancam Duduki KPU Lagi)
Djoko mengatakan peningkatan penumpang itu tidak disebabkan oleh mulai adanya arus pemudik, tetapi dipicu munculnya isu bahwa akan terjadi kerusuhan seusai pengumuman hasil pemilihan presiden. "Banyak yang kabur karena takut ada apa-apa. Gara-gara rumor yang tidak jelas itu," kata Djoko saat dihubungi, Rabu, 23 Juli 2014. (Baca juga: Jokowi Jamin Tidak Rusuh)
Pada Selasa, 24 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Suara pasangan ini lebih tinggi 6,75 persen daripada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pengumuman tersebut sempat membuat situasi Jakarta lengang akibat beredarnya isu kerusuhan. Sebagian kantor tutup lebih cepat.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.