Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla tiba menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Lima puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Penyelamat Pemilu beraksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan atribut Prabowo, mereka mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang. (Baca: 5 Tudingan Prabowo Versus Fakta Pemilu)
"Jangan takut intimidasi. Pemungutan suara ulang harga mati," kata anggota tim kampanye nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosyandi, di KPU, 23 Juli 2014. Rencananya, massa pro Prabowo besok, Kamis 24 Juli akan kembali ke kantor KPU untuk berunjuk rasa lagi. (Baca: Ada Apa dengan Hatta Rajasa dan Prabowo?).
Aliansi juga meminta KPU mendiskualifikasi presiden terpilih, Joko Widodo. Musababnya, kata dia, Jokowi dianggap tak jujur melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi bulan lalu. "Awalnya saja tak jujur. Bagaimana nanti?" kata Andre.
Mereka juga menyertakan tanda bukti laporan dugaan tindak pidana korupsi atas nama Jokowi. Surat berkop KPK itu bernomor 70800. Jokowi dianggap memiliki rekening di luar negeri senilai US$ 8 juta.
Semalam, Rapat pleno rekapitulasi suara nasional KPU menetapkan pasangan Jokowi-Kalla sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2014. Pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta memperoleh suara sebanyak 62.576.444 atau sekitar 46,85 persen suara, sedangkan nomor urut 2 Jokowi-Kalla mendapat 70.997.833 suara atau setara 53.15 persen. Selisih mereka 8.421.389 suara. (Baca: Jokowi-Kalla Sah Jadi Presiden/Wakil Presiden)
Prabowo menang di 10 provinsi. Sisanya diraih Jokowi ditambah dari luar negeri. Jumlah surat suara sah sebanyak 133.574.277 atau sekitar 98,98 persen. Sedang surat suara tak sah sebanyak 1.379.690 atau 1,02 persen. Sehingga surat suara keduanya adalah 134.953.967.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
