BIN Yakin Mundurnya Prabowo Situasi Terkendali  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 22 Juli 2014 20:09 WIB

Prabowo Subianto dan Jokowi, sebelum acara Debat Capres 2014 di Jakarta, 22 Juni 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal (Purnawirawan) Marciano Norman mengatakan mundurnya calon presiden Prabowo Subianto dari Pemilihan Umum 2014, tidak akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan keamanan negara. Walhasil, keputusan Prabowo tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

"Sebab tadi Pak Prabowo sudah menekankan pendukungnya tetap tenang," kata Marciano kepada wartawan seusai jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Ternyata, Jokowi Dapat Suara di Sampang)

Selain itu pernyataan Prabowo yang menyatakan urusan pilpres akan diurus tim sukses di Jakarta secara tak langsung punya andil positif. Sebab bisa menenangkan pendukungnya di daerah.

Marciano yakin suasana jelang Lebaran bakal menekan emosi seluruh masyarakat. Konsentrasi masyarakat akan terbelah antara urusan politik dengan persiapan Lebaran. (Baca: Prabowo Tak Bisa Dipidana, tapi Kena Sanksi Sosial)

"Satu minggu lagi kita Lebaran, masak kita mau masuk Lebaran dalam kondisi yang tidak terkendali," kata dia. "Mari kita saling menghargai dan menghormati, toh proses hukumnya masih tetap berjalan."

Prabowo menuding KPU tidak independen dan tidak melaksanakan proses demokrasi. Akibatnya dia memilih untuk mengundurkan diri dari proses pemilu presiden. (Baca: Soal Prabowo, Pro Jokowi-JK Diminta Tak Reaktif)

INDRA WIJAYA

Berita terpopuler
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres
Umat Kristen Irak Diminta Pindah Agama
Begini Kantor Jokowi Sebelum Pengumuman Pilpres

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

59 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya