TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia, Muhammad Rusdi, mengatakan hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak sah. Dia pun menuding presiden baru yang terpilih nanti juga tak pantas menempati jabatannya.
"Alasannya banyak kecurangan pemilu yang belum diselesaikan," kata Rusdi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Ditolak Prabowo, Pilpres Tetap Dianggap Sah)
Selain itu, kata Rusdi, banyak rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang belum dilakukan oleh KPU. Imbasnya, menurut dia, suara Prabowo Subianto berkurang banyak.
Rusdi menuding kubu calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang melakukan kecurangan tersebut. Karena itu, dia mengatakan Jokowi tak pantas untuk jadi presiden. "Prabowo-lah yang pantas karena hanya dia calon yang memperhatikan buruh," ujarnya.
Di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Prabowo menyatakan tak menerima hasil rekapitulasi suara pilpres yang ditetapkan hari ini. "Banyak kecurangan," kata bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu. Maka dia mengatakan mengundurkan diri dari proses pemilu presiden 2014. (Baca: Prabowo Tolak Pilpres, Saksi Walkout, KPU: Sah)
Sejak siang hari, massa buruh pro-Prabowo melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, sekitar 250 buruh membawa tiga tuntutan. Yakni, usut kecurangan pilpres, lakukan pemungutan suara ulang, dan menuntut KPU untuk menunda hasil rekapitulasi suara nasional.
Sebelumnya, anggota Konfederensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Andi William Sinaga, berpendapat bahwa buruh yang turun ke jalan patut dicurigai bukan buruh. "Buruh tak bisa digerakkan untuk kepentingan politis apapun, apalagi dibayar," kata dia kemarin.
Menurut Andi, buruh sepatutnya menghormati keputusan apapun yang diputuskan KPU. Sependapat dengan Iwan, Andi mengajak pihak yang tak setuju dengan hasil rekapitulasi 22 Juli untuk membawanya ke MK. (Baca: Mundur dari Pilpres, Prabowo Tak Didampingi Hatta)
AMRI MAHBUB
Baca juga:
Ketua MPR: Pidato Prabowo Memalukan Demokrasi
Hatta Rajasa Batal Gelar Keterangan Pers
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Ahok Ngamuk Tamunya Kemalingan di Balai Kota
Intelijen AS Beberkan Temuan Soal Jatuhnya MH17
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
59 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya