Anis Matta Tuding KPU Berpihak

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 22 Juli 2014 17:44 WIB

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (Ketiga dari kiri) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta (kedua dari kanan) menyaksikan penyerahan surat penandatanganan kontrak politik di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (17/5). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan mundurnya Prabowo dari pemilihan presiden jelang pengumuman hasil penghitungan suara karena alasan yang sangat mendasar.

"Kami melihat ada pemihakan dari penyelenggara pemilu. Kami melihat banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan. Jadi yang terjadi pada dasarnya adalah distrust," kata Anis ketika ditemui saat akan meninggalkan Rumah Polonia, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: JK: Kami Sayangkan Sikap Prabowo)

Alasannya, keberpihakan di KPU dan ketidakpercayaan pada KPU itulah yang membuat Prabowo dan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyatakan mundur dari pilpres. (Baca: Prabowo Tolak Pemilu, Relawannya Soraki Jokowi)

Salah satu protes yang pernah diajukan oleh pihak Prabowo adalah pemungutan suara ulang di 5.800 TPS di Jakarta. Namun, menurut Anis, hanya 13 TPS saja yang dipenuhi. "Secara tuntutan-tuntutan akumulatif ini memang tidak diterima sehingga baru dinyatakan secara resmi dan nasional," ujar Anis.

Anis menyatakan langkah selanjutnya sedang dipersiapkan meski belum tentu akan ada pengajuan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi. "Sekarang persoalannya kami memilih jalan politik karena kami melihat ini bukan hanya masalah hukum saja. Tapi ini masalah trust." Ia menyampaikan saat ini upaya menarik diri dari pemilihan presiden adalah langkah pertama sebagai bentuk kecewa pada penyelenggara pemilu yang mereka anggap sudah tidak adil. "Kami akan menyampaikan rencana kami selanjutnya." (Baca: Indeks Saham Anjlok karena Pernyataan Prabowo)

AISHA SHAIDRA

Baca juga:
Marshanda Siap Terima Resiko Lepas Jilbab
Prabowo Tolak Pilpres, Jokowi: Dia Negarawan
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Ahok Ngamuk Tamunya Kemalingan di Balai Kota
Intelijen AS Beberkan Temuan Soal Jatuhnya MH17

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

59 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya