KPU Pede Tak Ada Gugatan Sengketa Pemilu di MK  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 22 Juli 2014 13:55 WIB

Anggota KPU Sigit Pamungkas. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum, Sigit Pamungkas, optimistis tak ada pihak yang mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya, menurut dia, proses rekapitulasi sudah berjalan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. "Semua dugaan pelanggaran sudah ditindaklanjuti KPU. Semestinya tidak ada argumen para pihak melanjutkan ke MK," ujar Sigit di gedung KPU, Selasa, 22 Juli 2014.

Meskipun demikian, menurut Sigit, Komisi tetap mempersiapkan diri, termasuk menunjuk kuasa hukum, jika ada pihak yang melanjutkan ke MK. "Tapi ini sifatnya pasif karena kami melihat tidak ada kemungkinan gugatan ke MK," katanya.

Sigit mengatakan telah menyimpan beberapa nama untuk menjadi kuasa hukum KPU. Namun hingga kini belum ada satu nama pun dari daftar pengacara itu yang ditunjuk akan mewakili KPU. "Karena kami yakin tak ada yang mengajukan ke MK," ujar Sigit.

Sebelumnya saksi dari pasangan calon nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Habiburokhman, mengatakan telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang terjadi selama masa pemilu presiden. "Sudah dari jauh-jauh hari kami kumpulkan untuk persiapan jika ada sengketa di Mahkamah Konstitusi," ujar Habib.

Habib mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dua skenario untuk maju ke MK. Pertama sebagai pelapor, dan kedua sebagai jawaban gugatan. "Yang paling parah indikasi kecurangannya itu di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung," kata Habib. Menurut Habib, timnya akan menunggu hasil rekapitulasi nasional ini selesai sebelum menentukan apakah akan menggugat hasilnya ke MK atau tidak.

TIKA PRIMANDARI

Topik terhangat:
MH17 | Pemilu 2014 | Ramadan 2014 | Tragedi JIS | Hasil Pilpres 2014

Berita terpopuler lainnya:
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya