TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pengerahan sekitar 5.000 buruh ke KPU untuk mengawal proses rekapitulasi suara yang saat ini masih dilakukan KPU sebelum diumumkan hasilnya hari ini, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Perempuan Bercelana Loreng Diusir dari KPU)
Menurut Said, pengawalan terhadap kerja KPU perlu dilakukan karena banyak ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan pilpres. Namun dia mengatakan tidak ada arahan dari Prabowo berkaitan dengan pengerahan massa KSPI. (Baca di sini: Semua Relawan Jokowi Batalkan Perayaan Kemenangan)
Meski Said beralasan tidak ada pengarahan dari Prabowo, sebelumnya anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Mayor Jenderal (Purn) Asril Hamzah Tanjung, mengatakan para pendukung Prabowo sudah disiapkan untuk menggeruduk kantor KPU. Alasannya, sama dengan dalih Said, untuk mengamankan KPU dari pihak yang mau mengintimidasi KPU. (Baca: Relawan Prabowo-Hatta ke KPU, Mahfud Md: Bukan Tanggung Jawab Kami)
Para buruh terlebih dulu berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.30 WIB. "Dari Bundaran HI kami akan jalan kaki ke KPU, dan berkumpul di radius 200 meter dari wilayah steril," kata Said saat dihubungi, Selasa, 22 Juli 2014.
Said menjelaskan massa buruh tersebut berasal dari Jakarta dan Karawang. Semula direncanakan dikerahkan 10 ribu buruh. "Tapi tak ada kendaraan yang bisa disewa sebanyak itu," ujarnya.
Selain massa buruh, kata Said, kemungkinan besar akan bergabung para relawan pro-Prabowo lainnya. "Kami saling berkoordinasi untuk acara hari ini," ucapnya.
Gelagat menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU semakin tampak ketika Prabowo meminta KPU menunda proses rekapitulasi penghitungan suara. “Kami menerima laporan adanya kecurangan di sejumlah daerah,” kata Prabowo saat menggelar konferensi pers di Hotel Four Seasons, akhir pekan lalu.
Selain itu, kata Prabowo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merekomendasikan kepada KPU agar melakukan pemungutan suara ulang di daerah-daerah yang ditemukan kecurangan. Jika KPU mengabaikan rekomendasi Bawaslu, menurut Prabowo, hasil kerja KPU cacat dan KPU bisa dipidanakan.
Menanggapi sikap Prabowo, Jusuf Kalla menilainya tidak adil. Permintaan untuk menunda penghitungan suara, kata Kalla, "Tak ada dasarnya." Kalla malah meminta pihak yang tidak puas atas hasil kerja KPU menempuh jalur hukum, seperti mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jika mau adil, ayo, adukan ke MK. Bukan malah minta ditunda," ucap Kalla seusai salat tarawih bersama Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jenggala Center, Jakarta Selatan, Sabtu pekan lalu.
AMRI MAHBUB
Terpopuler
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Ahok Ngamuk Tamunya Kemalingan di Balai Kota
Intelijen AS Beberkan Temuan Soal Jatuhnya MH17
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres
MH17 Dihantam Buk, Ini Percakapan Milisi dan Rusia
Begini Kantor Jokowi Sebelum Pengumuman Pilpres
Ratusan Mobil Off-road Dilelang Mulai Rp 50 Juta
Korupsi Haji, KPK Periksa Tiga Pasang Suami-Istri
