Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan kepada wartawan terkait majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon Presiden pada pemilu 2014 di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin mengaku belum membicarakan soal calon wakil gubernur menggantikan Basuki Tjahaja Purnama, yang naik sebagai gubernur. Ahok, panggilan akrab mantan Bupati Belitung itu, naik sebagai gubernur jika Joko Widodo menang dalam pemilihan presiden.(Baca juga: Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi)
"Belum ada pembicaraan. Belum terpikirkan dan terbayangkan," ujar dia di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Senin, 21 Juli 2014. Ia mengatakan PDIP masih konsentrasi terhadap hasil pemilihan presiden. Pengumuman pemenang sendiri bakal digelar Komisi Pemilihan Umum pada Selasa, 22 Juli 2014.(Baca juga: KPU Umumkan Pemenang Pilpres Besok Jam 4 Sore)
Menurut Boy, calon wakil gubernur diusung oleh dua partai pengusung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, yakni Partai Gerindra dan PDIP. Namun begitu, semuanya masih tergantung dari pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur. Jika Jokowi mundur, ia melanjutkan, calon wagub baru dibahas di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. "Sampai sekarang belum dibahas," katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan jika Ahok menjadi gubernur, kursi wakil gubernur yang lowong diisi oleh pemenang pemilu kepala daerah kemarin. "Ahok kan yang menggantikan, otomatis wakil dari kami (PDIP)," ucapnya.
Ia pun menjagokan Boy Sadikin sebagai pendamping Ahok memimpin DKI sampai 2017. "Doakan saja Boy Sadikin yang naik," ucap dia. Boy kini menjabat sebagai Ketua Fraksi dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
