Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengikuti doa dalam peresmian lapangan mini soccer dan Jembatan Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (25/4). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Joko Widodo diperkirakan bakal menjadi presiden selanjutnya menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Dari hasil sementara rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum, Jokowi, sudah mengungguli pesaingnya, Prabowo Subianto.
Sore nanti KPU bakal menetapkan siapa pemenang pemilu presiden 2014. Jika dinobatkan menjadi orang nomor satu di Republik ini, otomatis Jokowi harus menanggalkan jabatan sebelumnya,yakni Gubernur DKI Jakarta. (Baca juga:Ahok: 23 Juli, Jokowi Kembali Jadi Gubernur)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan pengunduran Jokowi sebagai gubernur melewati beberapa tahap. Pertama, Jokowi harus mengajukan surat pengunduran diri kepada DPRD dengan tembusan kepada setiap fraksi dan Kementerian Dalam Negeri.
Kemudian, Dewan membahas pengunduran diri tersebut di tingkat pimpinan. "Pimpinan merapatkan dulu apakah diterima atau tidak. Biasanya diterima," ujar dia saat dihubungi, Senin, 21 Juli 2014.(Baca juga:Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi)
Jika sudah diterima, ia melanjutkan, Dewan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan pengunduran diri gubernur. Di paripurna juga, ia menambahkan, Dewan menetapkan pengganti Jokowi. Menurut dia, pengganti Jokowi sebagai gubernur adalah Basuki Tjahaja Purnama yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas. "Otomatis Ahok penggantinya," ujar dia menyebut sapaan Basuki.
Jika Ahok menjadi gubernur, kursi wakil gubernur lowong diisi oleh pemenang pemilu kepala daerah kemarin. Adapun pemenang pemilu adalah Partai Gerindra dan PDIP. "Ahok kan yang menggantikan, otomatis wakil dari kami (PDIP)," ucapnya.
Ia pun menjagokan Boy Sadikin sebagai pendamping Ahok memimpin DKI sampai 2017. "Doakan saja Boy Sadikin yang naik," ucap dia. Boy Sadikin sendiri kini menjabat sebagai Ketua Fraksi dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
