Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi, anak usaha PT Agung Podomoro Land, yang hendak membuat perizinan penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang untuk membangun mal di Karawang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menetapkan Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi belum berencana mengusut korupsi yang diduga dilakukan dinasti politik lain. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan penyelidikan dinasti politik masih sebatas kasuistik. (Baca di sini: KPK Anggap Bupati Karawang dan Istrinya Korupsi Keluarga)
Jumat lalu, KPK menetapkan Ade dan istrinya, Nurlatifah, sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi, anak usaha PT Agung Podomoro Land. Perusahaan itu hendak membuat perizinan penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang untuk membangun mal di Karawang. Ade memeras melalui istrinya yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karawang dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar Rp 5 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat.
Ade merupakan bupati yang diusung koalisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang. Anak Ade-Nurlatifah, Gina Fadlia, kini merupakan anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Gerindra. (Baca juga: Seperti Apa Dinasti Politik Atut?)
Selain dinasti politik keluarga Ade Swara, awal Oktober tahun lalu, KPK mencokok adik Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah, Chaeri Wardana alias Wawan. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu ditangkap karena diduga menyuap Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, terkait dengan penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak. Wawan telah divonis 5 tahun bui dan denda Rp 150 juta. Wawan juga disangka korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten serta dijerat pencucian uang.
Sedangkan kakak Wawan, Atut, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan sengketa pilkada Lebak pada 17 Desember 2013. Sebulan kemudian, Atut dikenai sangkaan tambahan. Dia diduga korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten. Kasus suap pilkada Lebak masih dalam proses persidangan. Sedangkan kasus alkes masih dalam penyidikan.
