Calon Presiden Prabowo Subianto (Tengah) menyalami calon Presiden Joko Widodo (kanan) saat menghadiri buka puasa bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, 20 Juli 2014. REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum, yang bakal diumumkan Selasa, 22 Juli 2014. Koalisi Merah Putih juga meminta KPU menghentikan proses penghitungan suara yang sedang berjalan. (Baca di sini: Percaya KPU, Anak Amien Rais Kasih Selamat ke Jokowi)
"Kami meminta KPU menunda sampai selesai kasus yang ada," kata sekretaris tim pemenangan Prabowo-Hatta, Idrus Marham, dalam konferensi pers di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Ahad, 20 Juli 2014. (Baca juga: Kata Ical, Tim Prabowo Tak Akan Akui Kekalahan)
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menyebut telah terjadi gerakan masif untuk merekayasa hasil pilpres 2014. Menurut dia, sejumlah kecurangan terjadi di beberapa daerah sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara pilpres seperti di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. (Baca: Prabowo Imbau KPU Hentikan Penghitungan Suara)
Idrus pun mengklaim temuan kecurangan ini sudah diketahui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian menyarankan adanya pemungutan suara ulang (PSU). Sejumlah daerah yang direkomendasikan Bawaslu untuk dilakukan PSU di antaranya enam kabupaten/kota di Jawa Timur, 5.814 TPS di DKI, dan beberapa provinsi lainnya.
"Kami minta KPU Pusat yang saat ini melakukan rekapitulasi menyelesaikan masalah yang direkomendasikan Bawaslu dan tidak melanjutkan rekapitulasi suara sebelum menyelesaikan masalah yang ada," ujarnya.
Idrus mengklaim data-data yang menjadi dasar tuntutan mereka sangat lengkap. Data-data yang menjadi dasar kesimpulan ini siap semua. Tidak mungkin dipaparkan secara rinci, bila diperlukan tim hukum siap menjelaskan," kata dia.
Atas kasus kecurangan itu, kata dia, tim Prabowo-Hatta meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menindak oknum penyelenggara yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. "Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu harus dipidana," ujarnya menambahkan.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
