TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan saksi dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Yanuar Arif Wibowo, memohon penundaan pengumuman rekapitulasi hasil resmi hitung suara oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli nanti. Menurut Yanuar, masih banyak temuan kecurangan yang tak ditindaklanjuti saat pemilihan 9 Juli.
"Kami punya data lengkap TPS bermasalah itu hampir di seluruh wilayah Indonesia. Banyak penggelembungan suara yang merugikan pihak kami," kata Yanuar kepada Tempo di sela-sela rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil hitung suara di gedung KPU, Ahad, 20 Juli 2014.
Menurut Yanuar, timnya meminta pengunduran waktu sebulan untuk membuat berita acara Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah. Yanuar mengatakan, Undang-Undang tentang Pemilu masih memiliki ruang terbuka untuk merevisi ketentuan pengumuman hasil pilpres.
"Jika masih ada masalah, KPU seharusnya belum bisa meresmikan hasil rekap tersebut. Justru itu menyalahi aturan," kata Yanuar.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh kubu Prabowo-Hatta, tim menemukan bahwa terdapat kelebihan sekitar 2 juta surat suara sah yang digunakan (sekitar 120 juta) dibandingkan dengan jumlah pemilih keseluruhan (sekitar 118 juta). Yanuar juga mengatakan ada kelebihan sekitar 5 juta surat suara tidak sah (sekitar 125 juta) dibandingkan jumlah surat suara yang sah.
<!--more-->
Karena itu, kata Yanuar, KPU pusat harusnya ikut mengawasi pelaksana dan pengawas pemilu dari tingkat bawah hingga atas. Menurut Yanuar, KPU belum maksimal dalam menyelenggarakan pilpres sehingga masih banyak ditemukan dugaan kecurangan.
Perwakilan saksi dari kubu Jokowi-JK Ferry Mursyidan Baldan mengatakan penundaan pengumuman tak mendasar sebab masalah yang diungkapkan Yanuar adalah kasus di tingkat TPS. Padahal, kata Ferry, kedua kubu diberi kesempatan untuk menempatkan saksi di setiap TPS di seluruh wilayah Indonesia untuk mengawasi jalannya pilpres.
"Kenapa mereka baru memunculkan permasalahannya saat ini? Kemarin saat pilpres ke mana saja?" kata Ferry kepada Tempo, Ahad, 20 Juli 2014.
Ferry juga mengingatkan bahwa proses saat ini bukan lagi masa pemilihan presiden dan penghitungan suara. Tapi, kata Ferry, ini sudah memasuki tahap akhir pesta demokrasi, yaitu rekapitulasi hasil penghitungan suara secara nasional.
"Permasalahan yang ada di TPS, sudah clear saat ini. Kami juga sempat menggugat kecurangan itu dan telah mendapat respon hasil tindak lanjut dugaan kecurangan tersebut," kata Ferry.
Ferry juga mengatakan bahwa permohonan penundaan kubu Prabowo-Hatta dirasa janggal karena KPU telah jauh-jauh hari mengumumkan agenda rangkaian pilpres 2014. Jadi, kata Ferry, kubu Prabowo-Hatta harusnya dapat melakukan estimasi waktu sebelumnya jika ingin mempersoalkan masalah para pemilih.
"Ini ibarat pertandingan bola yang sudah mencapai injury time, tapi salah satu tim meminta melanjutkan injury time tersebut beberapa minggu lagi. Kan tidak mungkin," kata Ferry.
YOLANDA RYAN ARMINDYA
Baca juga:
Mahfud Md.: Dua Capres Sama-sama Curang
SBY Klaim Mampu Tengahi Perselisihan di Pilpres
Kalah Telak, Saksi Prabowo Tolak Tanda Tangan
Luhut Berharap Tokoh Muda Pimpin Golkar
Komite Buruh Tolak Rencana Pengawalan Suara
