KPU DKI Jakarta mengajak warga untuk cek nama Daftar Pemilih Sementara di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/9). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menyatakan bakal membuka akses data pemilih mereka untuk diverifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal itu dilakukan terkait dengan adanya imbauan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menelisik ulang data pemilih di 5.841 TPS yang ditengarai bermasalah.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan pihaknya tak berwenang melakukan verifikasi data sendiri. "Jadi kami akan membuka akses data kami untuk Bawaslu," katanya seusai rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi DKI Jakarta, Ahad dini hari, 20 Juli 2014. (Baca: Perolehan Suara Pemilu Presiden di DKI Jakarta)
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan rekomendasi itu diberikan setelah ditemukannya indikasi kesalahan administrasi di sejumlah TPS. Buntutnya, 13 TPS melaksanakan pemungutan suara ulang pada 19 Juli 2014. Pleno yang seharusnya digelar pada hari Jumat pun terpaksa diundur menjadi Sabtu malam. Bahkan kotak suara dari Jakarta Utara baru sampai ke lokasi pleno pada pukul 00.30 WIB, Ahad, 20 Juli 2014. Jakarta Utara memang menjadi lokasi dengan TPS yang terbanyak menggelar pemilihan ulang, yaitu di 7 TPS. (Baca: Jokowi Menang di Ibu Kota)
Masalah ini juga menjadi perdebatan di antara para saksi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saksi dari kubu Prabowo-Hatta akhirnya memilih walk out dari sidang karena permintaan mereka untuk mengundur rapat pleno tidak dikabulkan. "KPU tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu, ini namanya KPU mengebiri badan pengawas dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," ujar juru bicara saksi Prabowo-Hatta, Syarif. (Baca: Genting, Pendukung Jokowi Dilarang ke KPU)
Sementara itu, kubu Jokowi-JK keberatan dengan adanya pencoblosan ulang di 13 TPS. Mereka menganggap keputusan itu cacat hukum. "Kami keberatan dan ini akan kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi," kata juru bicara saksi Jokowi-JK, Denny Iskandar.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan dirinya menerima keberatan-keberatan itu. "Masih ada kesempatan untuk mengajukan keberatan juga pada saat rekapitulasi suara di tingkat nasional.
KPU DKI Jakarta menyebut animo masyarakat dalam pilpres meningkat pesat. Menurut Sumarno, 73 persen warga terpantau menggunakan hak pilihnya. Persentase itu lebih tinggi dibandingkan pada saat pemilihan legislatif, yang sebesar 67 persen.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
