Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menunjukan simulasi pencoblosan saat menjadi juru kampanye terbuka di Lapang Tegalega, Bandung, Jawa Barat (30/3). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan tujuh kabar yaitu soal Pembangunan jalan wilayah selatan Jawa Barat, Pembangunan rel ganda kereta api, Waduk Jatigede, Bandara Kertajati, Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan Politeknik Subang, 86,4 juta orang sudah bisa mendapatkan jaminan kesehatan, dan Undang-undang Desa. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Evert Erenst Mangindaan, membantah partai ini mengikuti koalisi permanen partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hal ini disampaikan meski Demokrat turut mendukung dan menyukseskan Prabowo-Hatta dalam pemilihan umum presiden.
"Kita (Demokrat) bukan anggota koalisi. Kita memang kemarin mendukung (Prabowo-Hatta), tapi harus lihat dulu hasilnya seperti apa," kata Mangindaan di Istana Negara, Jumat, 18 Juli 2014. (Baca: Majelis Pakar PPP Serukan Tinggalkan Prabowo-Hatta)
Ia menyatakan, awalnya Demokrat bersikap netral terhadap Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sehingga tak turut menjadi partai koalisi yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Keputusan turut mengusung dihasilkan setelah Prabowo-Hatta memaparkan visi-misi dan dinilai sesuai dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Akan tetapi, keputusan tersebut tak serta merta menunjuk pada sikap dan posisi politik Demokrat setelah penetapan hasil pemungutan suara di KPU, 22 Juli 2014. Demokrat akan kembali melihat sikap dan visi kedua pasangan calon setelah penetapan hasil untuk menentukan arah dukungan. (Baca: Demokrat Merapat ke Jokowi, Gerindra Tak Percaya)
"Kalau memang baik, kita tentu dukung pemerintahan yang baru. Tapi juga bisa tidak, yang penting ada pemerintahaan yang baik ke depannya," kata Mangindaan. Hal ini disampaikan untuk menegaskan posisi Demokrat yang siap menjadi oposisi. (Baca; Kalla Optimistis Ada KoalisiPermanen yang Merapat)
Mangindaan sendiri tak membantah adanya komunikasi antara Demokrat dengan partai pengusung Jokowi-JK. Menurut dia, Demokrat masih berupaya untuk mengenal arah dan kebijakan Jokowi-JK jika menang dalam pilpres. Akan tetapi, ia mengklaim tak mengetahui adanya pertemuan antara Ketua Harian Sjariefuddin Hasan dengan petinggi partai pengusung Jokowi-JK. "Saya belum tahu kalau ada pertemuan, belum ada laporan," kata dia.
