Dibawah rintikan hujan, artis Wulan Guritno, Rachel Maryam, Dimas Beck dan pendukung capres dan cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa menggelar aksi Suara Damai Untuk Negeri di Bundaran HI, Jakarta, 12 Juli 2014. TEMPO/Nurdiansah
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didik Hariyanto, mengatakan akan mengerahkan ribuan relawan mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014. Didik mengatakan mereka datang untuk mengawal hasil penghitungan resmi dan memberi dukungan kepada KPU. "Saya tak bisa memprediksi jumlahnya, kemungkinan ribuan," kata Didik ketika dihubungi, Kamis, 17 Juli 2014.
Didik mengatakan ribuan relawan ini dikerahkan agar KPU tidak merasa tertekan. Menurut dia, ada pihak-pihak yang menekan Komisi Pemilihan Umum, seperti Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, yang dia anggap mengancam KPU jika hasil rekapitulasi tak sama dengan penghitungan cepat.
Menurut Didik, beberapa relawan yang akan datang seperti Laskar Merah Putih dan Sayap Tanah Air. Dia yakin, ketika satu relawan diperbolehkan datang oleh tim resmi, kelompok lain akan hadir pula. "Lagi pula saya yakin kubu sebelah (relawan Jokowi-JK) juga akan mengerahkan orang-orang," ujar Didik.
Kelompok buruh pendukung Prabowo-Hatta, relawan Indonesia Bangkit, juga berencana mengerahkan massa buruh untuk mengawal hasil penghitungan resmi KPU pada 22 Juli 2014. Said Iqbal, Koordinator Indonesia Bangkit yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), beralasan pengerahan buruh ini lantaran Prabowo telah menandatangani sepuluh tuntutan rakyat, salah satunya upah yang layak bagi para buruh.
Sebaliknya, Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, melarang para relawan dan simpatisan terjun ke jalan dan meminta mereka tak datang ke KPU. Dia meminta pendukung Jokowi-JK menjaga kondisi tetap aman dan kondusif.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.