Joko Widodo (Jokowi) menyambangi kantor Tempo di Kebayoran Center, Jakarta, 11 Juli 2014. Seusai kunjungan ke Tempo, Jokowi dijadwalkan datang ke BeritaSatu dan Indosiar. TEMPO/Aditia Noviansyah
"Kepada struktural partai pengusung dilarang keras turun ke jalan dalam merayakan kemenangan capres Joko Widodo dan cawapres Jusuf Kalla demi menjaga situasi yang kondusif dan stabil," kata Tjahjo melalui pesan pendek, Kamis, 17 Juli 2014. Tjahjo meminta sekretaris jenderal seluruh partai pendukung Jokowi-JK agar menginformasikan instruksi ini kepada seluruh pengurus partai di Tanah Air.
Menurut Tjahjo, larangan ini merupakan bentuk dukungan kepada Kepolisian RI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama saat pengumuman rekapitulasi suara nasional. Tjahjo ingin agar hasil pemilihan presiden ditandai dengan kondisi yang aman dan damai. Hasil pemilihan presiden 2014 akan diumumkan pada Selasa pekan depan.
Sebelumnya, relawan Indonesia Bangkit yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana mengerahkan massa buruh untuk mengawal hasil penghitungan resmi KPU pada 22 Juli 2014.
"Kami akan kepung KPU dengan massa buruh sekitar 10 ribu orang. Kita akan kawal dengan aksi damai, bukan untuk intimidasi, apalagi rusuh," kata Said Iqbal, ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang tergabung dalam relawan Indonesia Bangkit. Menurut dia, pengerahan buruh ini dilakukan lantaran mereka punya kepentingan karena Prabowo telah menandatangani 10 tuntutan rakyat, salah satunya upah yang layak bagi para buruh.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
