Calon Presiden nomor urut satu Prabowo Subianto bersama tim koalisi Merah Putih memberikan keterangan dihadapan awak media terkait hasil hitung cepat perolehan suara sementara Pilpres 2014 di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, meragukan komitmen koalisi permanen antarpartai pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Belum teruji apakah koalisi itu benar-benar permanen,” ujarnya, Selasa, 15 Juli 2014.
Kesepakatan bersama menjalin koalisi permanen dideklarasikan sejumlah partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta kemarin sore. Dalam deklarasi itu hadir Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie, Ketum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Ketum Partai Gerakan Indonesia Raya Suhardi, Ketum Partai Bulan Bintang M.S. Kaban, dan Ketum Partai Partai Amanat Nasional. Hanya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang absen dalam deklarasi itu. (Baca juga: Demokrat Ikut Tanda Tangani Koalisi Permanen)
Menurut Siti, perikatan antarpartai merupakan gagasan yang perlu diadopsi untuk memperkuat proses demokrasi di Indonesia. Sistem itu tak hanya bertujuan untuk penguatan di parlemen, melainkan juga sebagai alat mengontrol kekuasaan eksekutif. Hanya saja, koalisi itu membutuhkan platform ideologi dan visi bersama. “Tidak seperti koalisi pendukung pemerintah sekarang yang sangat pragmatis dan kental dengan oportunisme,” tuturnya. (Baca: Ical Klaim Koalisi Permanen Positif)
Siti mengakui potensi kesalahan itu sangat mungkin terulang kembali. Terlebih jika memperhatikan gejolak internal sejumlah partai pendukung, seperti yang dialami Golkar. “Jika mereka masih ambigu dan memiliki standar ganda, tunggullah kehancurannya.”
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
