Kantor Lembaga Survei, Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang telah dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal di Jalan Warung Jati, Pancoran, Jakarta Selatan, 11 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survei (INES) Irwan Suhanto mundur dari lembaga survei yang selalu memenangkan calon presiden Prabowo Subianto itu sejak 20 Juni lalu. Irwan mengaku meragukan hasil survei INES. Dia pun mengakui hasil survei INES merupakan pesanan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. (Baca di sini: Bekas Bos Lembaga Survei Pro-Prabowo Buka-bukaan)
Irwan yang masuk INES pada Agustus 2013 menilai hasil survei INES merupakan alat propaganda Gerindra. “Kepentingan propaganda itulah yang membuat saya keluar,” kata Irwan, yang mundur sejak 20 Juni lalu. (Baca: Begini Cara Lembaga Survei 'Abal-abal' Bekerja)
Menurut Irwan, dirinya kerap menerima intimidasi setelah mundur dari INES. "Saya sering ditelepon dengan nomor-nomor yang tidak jelas," kata Irwan akhir pekan lalu. "Dalam intimidasinya, mereka menganggap saya mengibarkan bendera perang." (Baca: Survei yang Menangkan Prabowo Ini Muncul Tiba-tiba)
Selain mendapatkan intimidasi lewat telepon, Irwan juga mengaku ada orang yang mencoba membajak akun e-mail-nya. Menurut dia, e-mail miliknya berisi data penting terkait dengan hasil survei. "Saya tidak bisa pastikan siapa pelakunya.”
Lantaran mendapatkan berbagai intimidasi, Irwan akhirnya memutuskan buka suara. "Awalnya saya diam saja. Sekarang mendingan saya buka," ujar Irwan, yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pada bidang statistik ini.
Ketua Umum Gerindra Suhardi membantah partainya memesan hasil survei ke INES. Menurut dia, partainya tak punya hubungan apa pun dengan INES. “Tak ada satu hubungan pun dengan lembaga survei itu,” katanya.
MUHAMAD RIZKI | SINGGIH SOARES | PRIO H KRISTANTO | SAID HELABY | YOLANDA ARMINDYA
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
