Seorang petugas menunjukan hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) di Jakarta, Minggu (09/02). Hasil survey menunjukkan Megawati lebih dipilih sebagai Capres PDIP 2014 dibanding Gubernur DKI Joko Widodo. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survei (INES) Irwan Suhanto heran dengan hasil survei terakhir INES yang memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dia menilai hasil survei itu tak masuk akal. (Baca: Survei yang Menangkan Prabowo Ini Muncul Tiba-tiba)
Menurut Irwan, cara kerja lembaga survei abal-abal alias palsu sangat gampang. Awalnya, kata Irwan, lembaga survei abal-abal itu berdiskusi menentukan survei apa yang akan dilakukan. “Tinggal mengerjakan di depan komputer dalam 2-3 hari. Lalu mereka mencari dana. Semudah itu,” kata Irwan saat dihubungi akhir pekan lalu. (Baca di sini: Bekas Bos Lembaga Survei Pro-Prabowo Buka-bukaan)
Tapi, Irwan enggan menyebutkan INES melakukan hal serupa atau tidak. Dia mengaku tak tahu persis kegiatan INES. Meskipun menjadi direktur eksekutif, Irwan hanya bertugas mengoreksi hasil survei sebelum dipublikasikan. Seharusnya, kata dia, pimpinan lembaga survei mengetahui semua teknis survei sejak hulu hingga hilir. “Saya sudah tak bisa di INES lagi karena memberikan referensi yang berbahaya,” katanya. (Baca: Integritas 4 Lembaga Survei Pro-Prabowo Diragukan)
Irwan meragukan hasil survei terakhir INES yang menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta 54,3 persen dan Jokowi-JK hanya 37,6 persen. “Saat saya mundur, INES sedang tak membuat survei. Tiba-tiba muncul survei tanggal 2 Juli. Tak masuk akal karena perlu waktu minimal sebulan untuk melakukan survei,” kata Irwan. Menurut dia, tak masuk akal INES mensurvei hampir 7 ribu responden dalam waktu singkat.
Koordinator Data INES, Sutisna, membantah pernyataan Irwan. Dia mengklaim lembaganya telah bekerja secara independen dan data yang dikumpulkan valid. “Dapat dijamin keaslian data kami,” katanya. Direktur Eksekutif INES, Sudrajat Saca Sawitra, mengatakan lembaganya bekerja secara independen. “Kami tak dibayar siapa pun. Kami bekerja secara swadaya. Independensi adalah prinsipnya,” kata Sudrajat.
MUHAMAD RIZKI | SINGGIH SOARES | PRIO H KRISTANTO | SAID HELABY | YOLANDA ARMINDYA
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
