Seorang pejalan kaki melintas di depan spanduk yang berisi himbauan pada masyarakat agar aktif dalam pengawasan jalannya pilpres di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/7). Foto: ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai cara dilakukan tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memantau penghitungan suara. Meski versi hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan ini unggul atas Prabowo-Hatta Rajasa, tim Jokowi-Kalla memutuskan tetap memantau penghitungan suara di berbagai tingkat.
"Kami khawatir ada kecurangan penghitungan suara yang bisa merugikan Jokowi-JK," kata Dilip Kumar, bendahara tim kampanye Jokowi-JK kepada Tempo, Ahad malam, 13 Juli 2014, di kantor Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia memantau rapat pleno penghitungan suara pemilu presiden 2014 di tingkat kecamatan malam itu. (Baca:Begini Modus Kecurangan Pilpres di Malaysia)
"Ini saya seharian keliling semua kecamatan di Jakarta Pusat, mantau penghitungan. Kemarin saya juga keliling ke semua kelurahan," katanya. Setiap kali berkeliling, dia didampingi hingga sepuluh anggota tim kampanye dan relawan. Mereka hadir dengan menggunakan seragam kotak-kotak untuk mendampingi para saksi.
Adapun tim pendukung pasangan Prabowo-Hatta juga terlihat saat pleno di Kecamatan Kemayoran kemarin. Setidaknya empat anggota tim kampanye Prabowo-Hatta mendampingi saksi dari kubu pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut satu itu. (Baca:Jokowi-JK Klaim Sudah Kantongi Seluruh Form C1)
"Memang sudah ada instruksi dari pengurus pusat partai (PDI Perjuangan) agar semua tahapan ini kami pantau benar-benar," kata Dilip. "Kami memastikan kalau perolehan suara Jokowi-JK tidak dicurangi." Hampir seluruh anggota tim kampanye dan relawan, kata dia, diterjunkan untuk mengawal proses ini. "Tidak hanya mengandalkan saksi."
Bagaimana mereka tahu ada kecurangan? "Mudah," ujar Dilip. "Sejak awal kami sudah mewajibkan seluruh saksi memiliki salinan form C1." Form itu merupakan rekap penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara. "Dari form itulah kami mencocokkan penghitungan baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. "Kalau ada yang janggal, pasti langsung ketahuan dan bisa segera diprotes." (Baca:Prabowo-Hatta Deklarasi Koalisi Parlemen Hari Ini)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
