Jokowi Persilakan Pendukung Prabowo Ikut Koalisi  

Reporter

Senin, 14 Juli 2014 07:11 WIB

Prabowo Subianto dan Jokowi saat debat calon presiden di Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Semarang - Calon presiden yang disebut unggul versi hitung0 cepat beberapa lembaga survei, Joko Widodo, membuka peluang kepada partai yang tidak ikut mendukungnya dalam pemilu 9 Juli lalu bisa ikut berkoalisi dalam pemerintahannya mendatang. "Semua yang ingin ikut membangun negara ini, saya kira, kenapa tidak," kata Jokowi di Panti Marhen, kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah di Semarang, Ahad malam, 13 Juli 2014.

Pernyataan Jokowi tersebut menanggapi wacana adanya partai yang tadinya mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bakal hengkang ke kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Karena Prabowo-Hatta diprediksi kalah, partai tersebut ingin merapat ke kubu Jokowi-Kalla.

Dalam pemilu 9 Juli lalu, Jokowi-Kalla diusung PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Sedangkan Prabowo-Hatta didukung Koalisi Merah Putih: Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang. Demokrat yang awalnya bersikap netral belakangan juga ikut merapat ke kubu Prabowo-Hatta. (Baca: Prabowo Klaim Raih 52 Persen Suara)

Salah satu partai yang dikabarkan sudah siap-siap hengkang dari kubu Prabowo-Hatta adalah Golkar. Politikus Golkar yang juga peraih suara terbanyak di partai saat pemilihan legislator, Nusron Wahid, mengatakan, setelah kemenangan Jokowi-JK, partainya memang akan mengadakan konsolidasi. Dia menuturkan Golkar tak biasa menjadi partai oposisi sehingga pasti akan merapat ke pihak yang menang. (Baca: Golkar Akan Tinggalkan Prabowo?)

Jokowi berharap semua partai ikut mensukseskan pemerintahan mendatang. Namun Jokowi memberi syarat bahwa partai tersebut benar-benar mau bersama-sama ikut membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat Indonesia. "Siapa pun yang ingin ikut bersama-sama membangun negara, membangun bangsa, dan menyejahterakan rakyat, saya kira enggak ada masalah," ujar Jokowi.


Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini juga menuturkan ingin bertemu dengan Prabowo. Namun keinginan itu belum bisa terwujud. "(Saya) perlu ketemu, tapi belum."

ROFIUDDIN
Juara Dunia, Jerman Tegaskan Siklus 24 Tahun
Cerita 4 Sekolah Tumbuhkan Budaya 'Hijau'
Hari Pertama Sekolah, Jakarta Macet Sejak Subuh

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

35 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

23 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya