Jawa Timur Dinilai Rawan Manipulasi Suara

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 14 Juli 2014 04:54 WIB

Sejumlah petugas melipat surat suara Pemilu Presiden di kantor KPUD kota Batu, Jawa Timur, Senin 23 Juni 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO , Jakarta - Tim kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla memperkirakan Jawa Timur, termasuk Madura akan menjadi wilayah dengan tingkat manipulasi suara yang tinggi. Sekretaris Tim Kampanye, Andi Widjajanto, mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Jawa Timur akan menjadi titik utama maraknya pencurian suara. (Baca: Jokowi Yakin Hasil Quick Count dan Real Count Sama)

"Pertarungan utamanya Jawa Timur, termasuk Madura. Dilaporkan akan dibagi sejumlah uang untuk individu-individu penyelenggara di semua level," kata dia kepada Tempo di Jakarta, Ahad, 13 Juli 2014. Selain Jawa Timur, kubu Jokowi-Kalla juga menyebut titik rawan manipulasi yaitu di luar negeri seperti Arab Saudi dan Malaysia.

Andi menyebut beberapa modus yang diantisipasi tim yaitu pertama, politik uang kepada petugas di tingkat kecamatan, kabupaten hingga tingkat pusat. "Tapi, ini tidak akan bermanfaat kalau mereka tidak menemukan instrumen sah yaitu formulir C1 untuk diotak-atik," katanya. Modus kedua adalah sistem tabulasi di kecamatan, kabupaten hingga KPU. "Modus lain adalah sistem teknologi informasi atau IT. Tapi yang utamanya adalah manual C1," katanya.

Kubu Jokowi-Kalla, kata Andi, memperkirakan pesaingnya setidaknya harus mencuri 6,4 juta suara agar bisa unggul. Ia memprediksi dengan pola yang terjadi sekarang kubu lawan bisa mencuri sekitar 800 ribu suara hingga proses penghitungan selesai. (Baca: Kisruh Pilpres, Jokowi Akui Belum Bertemu Prabowo)

"Kalau kecurangan dilakukan, mereka harus mendapatkan sampai 6,4 juta suara. Itu luar biasa beratnya dilakukan dalam waktu sepekan dan 10 hari, kalaupun itu dilakukan pasti itu testruktur dan masif. Mereka mungkin bisa mendapatkan 800 ribu suara dari manipulasi," katanya. (Baca: Jokowi-JK Menang di Jawa Timur)

ANANDA TERESIA






Terpopuler:
KPK: DPR Tak Mendukung Pemberantasan Korupsi
Main Sinetron Lagi, Deddy Mizwar Dinilai Tak Etis
Ternyata Mencium Bau Kentut Ada Manfaatnya

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

59 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya