Hasto Kristianto (kiri) bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan Thahjo kumolo saat Pendaftaran partai Politik Peserta pemilu di KPU Jakarta, (14/08) TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Soal laporan dana kampanye Jokowi -JK, ada beberapa hal yang menarik untuk disimak.
Menurut Hasto Kristiyanto, juru bicara tim sukses pemenangan Jokowi-JK, sungguh sangat aneh di tengah kampanye yang gencar, dan pemuatan iklan serta atribut kampanye yang luar biasa untuk Prabowo-Hatta, dana kampanye yang dilaporkan hanya Rp 108 miliar untuk periode 4 Juni 2014 sampai dengan 6 Juli 2014.
"Lain halnya Jokowi-JK, sesuai komitmen untuk mengedepankan transparansi, jauh lebih kredibel dan transparan," kata Hasto.
Dengan dana kampanye sebesar Rp 271 miliar yang dilaporkan, tim Jokowi-JK juga memelopori transparansi keuangan dana kampanye. Dari segi laporan saja, Jokowi-JK laporannya terdiri dari 1.008 halaman, dan detail penyumbang disampaikan. Sedangkan Prabowo-Hatta hanya 10 lembar. (Baca: PDIP Optimistis Jokowi-JK Menang di Luar Negeri)
Hasto mengatakan publik mengetahui, jika para akuntan publik pro-demokrasi jurdil, bersatu, dan mengaudit pengeluaran faktual dari masing-masing tim kampanye, pasti banyak pertanyaan ditujukan kepada Prabowo-Hatta.
"Mengapa begitu sedikit? Dan mengapa sepertinya banyak yang disembunyikan? Siapa penyumbang sebenarnya," katanya.
Ternyata 11 penyumbang terbesar, terkait dengan perusahaan Hasyim dan Prabowo. Lalu bagaimana dengan iklan masif yang ditunjukkan oleh Group Bakrie dan Hary Tanoe, yang kini harga sahamnya jatuh nilainya akibat hitung cepat unggulkan Jokowi-JK.
"Saatnya seluruh akuntan publik pengawal demokrasi rakyat bersatu melakukan investigasi dan audit atas ketidakbenaran dana kampanye," kata Hasto.
Dan laporan dana kampanye Prabowo-Hatta menunjukkan bahwa sektor-sektor strategis ekonomi nantinya bisa dikuasai oleh grup bisnis mereka untuk kembalikan investasi politik di pilpres. "Untunglah rakyat memilih Jokowi yang tidak tersandera pada pemilik modal besar," kata Hasto.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
