Jokowi-JK Menang di Jawa Timur

Reporter

Sabtu, 12 Juli 2014 21:56 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kampanye calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla menepis klaim dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang telah menang di Jawa Timur. Berdasarkan rilis yang diperoleh Tempo dari tim pemenangan Jokowi-Kalla di Jawa Timur, data yang telah masuk per Sabtu, 12 Juli 2014 sebanyak 75,601 persen.

Berdasarkan hasil hitung cepat nyata , tim Jokowi-Kalla unggul dengan 55,59 persen. “Sedangkan Prabowo-Hatta 44,41 persen,” ujar tim Jokowi-Kalla dalam siaran persnya kepada Tempo, Sabtu, 12 Juli 2014. Hal ini berbeda dengan klaim pasangan nomor urut 1 itu yang menyatakan memperoleh 51,28 persen suara. (baca : KPK Ingatkan Pemilu Presiden Rawan Kecurangan)


Tim Jokowi-Kalla memakai sistem tabulasi nasional internal dalam server http://jokowihebat.org. Mereka juga mengklaim terbuka kepada siapa saja untuk bisa menyaksikan Quick Real Count di TPS yang dikehendaki. Di Jawa Timur, Data Center Jokowi_kalla ada di Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya. (baca : PDIP: Jokowi-JK Menang Telak di Jawa Timur)

Menurut rilis tersebut, sangat wajar bila ada perbedaan antara hasil hitung cepat atau quick count maupun hitung cepat nyata atau real count. Menurut dia, semua tergantung dari pengambilan sampling, metodologi, dan kualitas peneliti lapangan. Sedangkan hitung nyata adalah rekapitulasi nyata dari Tempat Pemungutan Suara. Pada hitung nyata ini, saksi mengirim pesan singkat kepada server dan diolah dalam tampilan tabel di tiap kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan kemudian rekapitulasi Hitung Nyata Nasional. (baca : Bawaslu: Kecurangan Mudah Terdeteksi)

Menurut rilis tersebut, dalam real quick count, margin error adalah nol. Artinya fakta nilai TPS X akan sama kalau di real quick count oleh 20 lembaga. “Jadi seharusnya bagi lembaga yang mengaku mengadakan Real Quick Count mau terbuka untuk bisa dilihat apakah sistem yang dipakai reliabel atau tidak,” ujarnya.

Pada prinsipnya, real quick count adalah penghitungan rekap yang seharusnya terbuka secara sistem karena hasilnya akan sama dengan Rekapitulasi manual KPU. Kecuali, dipakai data palsu dalam input tersebut.

LINDA TRIANITA


Berita Terpopuler

Produk Israel yang Diserukan untuk Diboikot di AS
Yoga tanpa Baju di Tengah Jalan, Wanita Ini Dibui
KPK: DPR Tak Mendukung Pemberantasan Korupsi
Main Sinetron Lagi, Deddy Mizwar Dinilai Tak Etis
Gadis India Ini Diperkosa atas Perintah Dewan Desa


Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

40 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya