Sebuah mobil kepolisian terparkir di depan Kantor Lembaga Survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) di Jalan Warung Jati, Pancoran, Jakarta Selatan, 11 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Kantor lembaga survei Jaringan Suara Indonesia dilempar bom molotov pada Jumat dinihari, 11 Juli 2014. Namun, bom itu tidak meledak sehingga tak ada kerusakan dan korban di kantor lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta tersebut. (Baca: Kantor JSI Dilempar Bom, Polisi Periksa CCTV)
Kasubag Humas Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Kompol Aswin mengatakan pelaku melempar molotov ke kantor yang beralamat di Jalan Warung Jati Timur No 8A, Pancoran, Jakarta Selatan, tersebut pada pukul 00.40 WIB.
Seorang saksi, IZ, 75 tahun, satpam yang sedang berjaga di pos kantor JSI, mendengar suara botol yang menggelinding. Ternyata suara bersumber dari lantai ruang bawah tanah atau basement. "Botol minuman berisi minyak tanah dan bersumbu," kata Aswin saat dihubungi Tempo, Jumat, 11 Juli 2014.
Setelah melihat bom molotov itu, IZ segera memberitahukan rekan-rekannya dan melapor ke Polda Metro Jaya. Kemudian insiden ini ditangani oleh Kepolisian Sektor Pancoran yang ditindaklanjuti dengan olah TKP. Kepada polisi, IZ mengaku tidak melihat pelaku, tetapi mendengar suara sepeda motor. Polisi belum bisa memastikan apakah pelemparan bom molotov ini berkaitan dengan pemilihan presiden. (Baca: Beda Hitungan, Lembaga Survei Diminta Buka-bukaan)
JSI adalah satu dari tiga lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam hasil quick count atau hitung cepat. Mereka merekap data bahwa pasangan itu unggul dengan perolehan 50,33 persen suara, sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya meraup 49,67 persen suara dengan margin of error satu persen. (Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei bisa lihat di sini)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.