TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Firman Soebagyo berharap tidak ada pihak yang melakukan politisasi terkait dengan agenda musyawarah nasional untuk menentukan ketua umum baru partai. Dia beralasan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie terkait dengan dukungan Golkar kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meski salah satu kadernya, Jusuf Kalla, dicalonkan sebagai wakil presiden.

"Jangan munas dipolitisasi karena keputusan Ketua Umum sudah sesuai dengan hasil rapat pimpinan Mei lalu," kata Firman ketika ditemui seusai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 10 Juli 2014. Dia meyakini musyawarah nasional akan berlangsung sesuai jadwal sekitar awal tahun 2015. (Baca: Jokowi-JK Menang, Munas Golkar Lebih Dinamis)

Menurut dia, wacana munas hanya digulirkan oleh kelompok yang tidak berada pada struktur pusat partai. Padahal, dia menjelaskan, musyawarah nasional bergantung pada mayoritas pengurus daerah. Dia yakin daerah tidak menginginkan gelaran itu sesuai jadwal semula.

"Saya meminta semua kader Golkar legawa dengan keputusan Ketua Umum itu," katanya. Sampai saat ini, pengurus pusat belum ada niat untuk menggelar musyawarah nasional dalam waktu dekat. (Baca: Aburizal Klaim Koalisi Permanen Positif)

Sebelumnya kelompok Golkar yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menginginkan adanya musyawarah nasional. Alasannya, Ketua Umum Aburizal Bakrie perlu dievaluasi karena kurang tepat mengambil keputusan terkait dengan pemilihan presiden 2014, yang berimbas pada kekalahan. Keputusan resmi Golkar malah tak mendukung pasangan calon yang mengusung kadernya. (Baca: Aburizal Bakrie Buka Rapimnas Golkar)

SUNDARI

Terpopuler:
Jokowi Menang, Indeks Bisa Tembus 5.200
Hidayat: Investor Cemas Hasil Pemilu Beda Tipis
Saat Pensiun, Djoko Kirmanto Akan Ternak Lele