Spanduk panjang membentang saat Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu melakukan aksi himbauan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jombang - Tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jombang, Jawa Timur, mewaspadai proses penghitungan suara di desa hingga kecamatan. Kewaspadaan ini muncul menyusul keterlibatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melakukan politik uang di Jombang.
"Semua saksi dan kader PDIP kami himbau agar hati-hati dan terus mengawal proses penghitungan," kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jombang, Bahana Bela Binanda, saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2014.
Bahana menyesalkan adanya petugas KPPS yang tidak independen dan malah terlibat politik uang. "Biarlah diproses secara hukum," ujarnya.
Menurut dia berdasarkan penghitungan manual di internal PDI Perjuangan Jombang, suara Jokowi-JK unggul dengan perolehan 58 persen suara dibanding Prabowo-Hatta. "Hampir semua suara dari TPS sudah masuk," kata Bahana.
Berdasarkan temuan warga, Ketua KPPS di TPS 6 Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Jombang, Edi Sunarko, diduga membagikan uang ke calon pemilih dan mengarahkan dukungan ke Prabowo-Hatta sehari sebelum pemungutan suara. Edi sudah diperiksa panwascam dan temuan ini akan dibahas dalam forum sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) antara Panwaslu Jombang bersama kepolisian dan kejaksaan. "Untuk memantapkan apakah perbuatannya memenuhi unsur pidana," kata anggota Panwaslu Jombang, Jalaludin.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
