Calon Presiden nomor urut satu Prabowo Subianto bersama tim koalisi Merah Putih memberikan keterangan dihadapan awak media terkait hasil hitung cepat perolehan suara sementara Pilpres 2014 di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, menuding lembaga survei yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla dibuat berdasarkan pesanan.
"Survei itu bisa direkayasa. Apalagi ada lembaga survei yang juga menjadi konsultan politik," kata Prabowo seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, 9 Juli 2014. Ia menyatakan akan berpegang pada hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum.
Prabowo menyatakan kubunya akan mengawal ketat penghitungan suara resmi oleh KPU. Ia beralasan, dari penghitungan riil yang dilakukan kubunya secara internal, ada sejumlah perbedaan dengan hasil hitung cepat versi sejumlah lembaga survei yang memenangkan Jokowi.
Ia kemudian mencontohkan langkah SBY pada pemilihan presiden 2004 dan 2009. Saat itu, ujar Prabowo, SBY tidak pernah melakukan deklarasi kemenangan sebelum ada hasil penghitungan suara resmi dari KPU.
Menurut dia, sikap SBY ini berbeda dengan kompetitornya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang sudah mendeklarasikan diri sebagai pemenang pemilihan presiden meski belum ada hasil penghitungan suara resmi oleh KPU. "Seolah-olah bangsa Indonesia mau diatur," ujar Prabowo.
Dia berharap kompetitornya tidak menciptakan opini di publik dan memaksakan kehendak ke rakyat melalui hasil hitung cepat. "Kasihan rakyat kita. Biar rakyat kita yang mengambil kesimpulan," tuturnya. "Jangan kita digiring."
Selain masalah hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Prabowo juga mengaku mendapatkan laporan bahwa ada duta besar negara-negara tertentu yang mengundang sejumlah bupati di Tanah Air, kemudian mengarahkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dianggap lebih baik daripada yang lain. "Ini kan sesungguhnya tidak baik."
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.