Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Bapilu Puan Maharani dan Ketua umumPartai Nasdem Surya Paloh menyaksikan pesan Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo melalui televisi terkait hasil hitung cepat Pemilihan Presiden, di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. Menurut hasil hitung cepat (quick count) Pemilihan Umum Presiden 2014 dari sejumlah lembaga survei pasangan capres cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 52,88 persen suara mengungguli pasangan Capres Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 47,40 persen suara. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi), Hamdi Muluk, menegaskan Dewan Etik akan menjatuhkan sanksi bagi lembaga survei yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam waktu dekat perhimpunan akan melakukan audit terhadap semua lembaga survei yang merilis hasil quick count dan exit poll.
“Dewan Etik akan bertindak tegas pada lembaga survei yang tak menggunakan metodologi yang benar,” ujar Hamdi kepada Tempo, Kamis, 10 Juli 2014.
Hamdi menegaskan perhimpunan akan mengumumkan kepada publik nama-nama lembaga survei yang terbukti nakal. Sehingga publik dapat mengetahui lembaga survei yang dapat dipercaya dan kredibel. Cara ini diyakini Hamdi dapat memberikan efek jera serta menjaga integritas lembaga survei yang lain.
Sanksi lain yang akan diberikan adalah berupa teguran tertulis kepada lembaga survei yang terbukti melanggar. Teguran, kata Hamdi, bersifat mengingatkan lembaga survei tersebut untuk melakukan koreksi survei. Namun apabila lembaga survei yang sudah ditegur tidak melakukan koreksi maka perhimpunan akan mencabut keanggotaan dari Persepi.
Hamdi menjelaskan perhimpunan akan mengaudit metodologi yang dipakai lembaga survei dalam melakukan exit poll dan quick count. Audit, kata Hamdi, akan berfokus pada prosedur bagaimana data tersebut diambil. Audit akan melihat ketepatan pengambilan sampel, apakah ada orang yang di lapangan atau melalui telepon, apakah ketersediaan data di polling centre cukup, sampai pada ketepatan pengelolaan data. (Baca: Pengamat: Klaim Menang Boleh, Tapi Jangan Curang)
Tindakan ini dipandang perlu oleh Dewan Etik karena ada beberapa lembaga yang membentuk opini publik yang tidak wajar. Lembaga-lembaga tersebut juga diduga menyalahi kode etik lembaga survei dan mengingkari pakta integritas yang telah ditandatangani oleh lembaga survei tersebut. Menurut Hamdi, lembaga yang terbukti salah berdasarkan hasil audit terbukti tidak kredibel dan patut dipertanyakan integritasnya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
