Warga Papua dengan pakaian tradisional dari suku yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua, saat mendatangi TPS 21, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, 9 Juli 2014. TEMPO/Cunding Levi
TEMPO.CO, Jayapura - Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal M. Tito Karnavian menyatakan surat suara belum sampai di Kabupaten Yahukimo hingga saat ini akibat faktor cuaca yang tak menentu. "Kita berdoa semoga cuaca pada Kamis, 10 Juli 2014, aman-aman saja," katanya, Rabu, 9 Juli 2014.
Menurut dia, untuk mendistribusikan sisa logistik ke tujuh distrik di Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 10 Juli 2014, telah disiagakan empat pesawat yang akan mengangkut logistik tersebut. "Namun semua terkoordinasi dengan baik. Di mana antara Bupati, KPU, dan Panwas Yahukimo serta semua perangkat di sana bekerja sama menyukseskan pelaksanaan pilpres 2014," kata Tito.
Adapun situasi pelaksanaan pemungutan suara di wilayah Kota Jayapura berjalan lancar. Hanya, animo warga terlihat menurun. Bahkan Pemerintah Kota Jayapura mengklaim partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden 2014 ini menurun dibanding pemilih pada pemilihan legislatif 9 April lalu.
Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan kecilnya animo warga ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi KPU. Juga banyak ditemukan masalah berupa warga tak mendapatkan undangan. "Sebenarnya, jika warga tak dapat undangan, bisa menunjukkan KTP. Tapi itu semua kembali pada kesadaran warga menggunakan hak politiknya," katanya.
Daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Jayapura mencapai 380-an ribu jiwa, namun lebih dari setengahnya tidak mendapatkan surat undangan. Ketua Bawaslu Papua Robert Horik mengatakan hampir sebagian besar warga Papua tak mendapatkan undangan pencoblosan.
"Salah satunya karena keterlambatan penyelenggara membagi C6 atau undangan bagi pemilih. Keterlambatan juga dikarenakan ada anggaran tingkat penyelenggara yang belum dicairkan hingga menyebabkan mereka demo ke KPUD Jayapura," kata Pendeta Robert Horik.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
