18 Tersangka Korupsi Mencoblos di KPK

Reporter

Editor

Elik Susanto

Rabu, 9 Juli 2014 10:11 WIB

Para tahanan korupsi usai mencoblos di TPS khusus tahanan korupsi di Rutan KPK, Jakarta, 9 Juli 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pagar Rumah Tahanan C1 cabang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lebar 5 meter itu terbuka lebar. Biasanya pagar itu tertutup rapat. Hari ini, Rabu, 9 Juli 2014, pagar berwarna abu-abu setinggi 3 meter itu dibuka dengan dibatasi bentangan pita merah.

Rutan yang terletak di basement gedung komisi antirasuah itu dipakai sebagai tempat pemungutan suara. Bedanya dengan TPS lain, lokasi pencoblosan ini dibuka pukul 10.00. Sedangkan TPS pada umumnya sudah melayani pemilihan presiden dan wakil presiden sejak pukul 07.00.

Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan ada 18 tahanan yang akan menggunakan hak pilihnya di KPK. "Dari Rutan KPK 12 dan Guntur 6 orang," ujar Johan sembari menambahkan satu mobil tahanan KPK baru berangkat ke Rutan Guntur untuk menjemput para tahanan.

Tahanan kasus korupsi yang akan menggunakan hak pilihnya antara lain bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum; mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alifian Mallarangeng; mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq; Ahmad Fathanah; adik Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah, Chaeri Wardana alias Wawan; mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya; Bupati Biak Yesaya Sombuk; Bupati Bogor Rachmat Yasin; pengusaha Teddi Renyut; pengusaha Yohan Yap; M. Zairin; Syahrul Sampurnajaya; dan Anggoro Widjojo.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengimbau masyarakat, temasuk para tersangka kasus korupsi, untuk mencoblos. "Mengapa harus memilih, karena ujung dari semua upaya membentuk negara adalah memuliakan dan menyejahterakan rakyat," kata Bambang di tempat terpisah.

Bambang meminta masyarakat tak terpengaruh serangan fajar yang dilakukan dengan membagikan uang supaya memilih calon tertentu. Cara itu bisa mencederai demokrasi dan sangat tidak terpuji.

LINDA TRIANITA | MUHAMAD RIZKI



Berita terkait
Jokowi-JK Pimpin Penghitungan Suara di Jerman
Jokowi Mencoblos di TPS Taman Suropati
Pro Jokowi, PDIP Kehilangan Kursi Ketua DPR
Sambil Salam Dua Jari, Tiga Fraksi DPR Walk Out
Kiai Laporkan Dugaan Pemalsuan Dukungan ke Jokowi

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya