TEMPO.CO, Surabaya-Sehari menjelang pemilu presiden 9 Juli 2014, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpesan agar semua pihak membiarkan masyarakat Jawa Timur mengambil keputusan sendiri siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka pilih. Ia tak mau mengarahkan warganya memilih capres nomor 1 atau 2.
"Sudahlah, biarlah sekarang rakyat ambil keputusan sendiri. Keputusan serahkan ke masyarakat," kata Soekarwo pada wartawan seusai peluncuran ATM Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kepolisian Daerah Jawa Timur di Grand City Surabaya, Selasa, 8 Juli 2014.
Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, meminta masyarakat memilih dengan hati yang tenang. Pemilu presiden ini, kata dia, membawa nama republik, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga dunia internasional.
Kepentingan internasional, menurut Soekarwo, harus melihat kondisi dalam negeri. Begitu pula dalam negeri harus berkorelasi dengan internasional. Kondisi dalam negeri yang tidak kondusif bisa menimbulkan defisit neraca perdagangan sehingga merusak rupiah. "Dalam negeri harus berkorelasi dengan internasional karena defisit neraca perdagangan, merusak rupiah seperti ini," katanya.
Menurut Soekarwo, rakyat sekarang sudah cerdas dan bisa mengambil keputusan. Mereka juga akan melakukan filter terhadap segala sesuatu yang mengancam atau melanggar peraturan.
Pakde mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengambil jalur hukum dalam proses penyelesaian masalah. Seperti yang terjadi pada panitia pengawas pemilu Kabupaten Madiun yang diduga menjadi korban penganiayaan salah satu tim pendukung calon presiden. "Ya laporkan saja ke polisi," ujarnya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
