Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah memantau langsung ke lokasi lembaga penyiaran guna mencegah siaran kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada masa tenang. "Pantauan bersifat inspeksi mendadak mulai tanggal 4 hingga 8 Juli 2014," kata koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Asep Cuwantoro, Senin, 7 Juli 2014. (Baca: Siaran TV One dan Metro TV Paling Banyak Diadukan)
Tujuh komisioner KPID dengan didampingi petugas sekretariat turun langsung ke beberapa wilayah, seperti Demak, Kudus, Jepara, Grogoban, Salatiga, Klaten, Semarang, dan Kendal. KPID juga tetap memonitor melalui alat pantau di kantor KPID yang melibatkan sebelas tenaga pemantau. Mereka bertugas memantau dan merekam siaran televisi nasional dan lokal dari detik ke detik. Adapun untuk memantau radio dan televisi daerah, KPID dibantu kelompok pemantau yang terdiri atas empat orang di setiap kabupaten atau kota.
Asep Cuwantoro menuturkan tujuan pemantauan lapangan tersebut adalah untuk mendapatkan informasi, data, dan fakta terkait dengan kepatuhan lembaga penyiaran pada peraturan siaran pemilu. Apabila ditemukan pelanggaran, KPID akan memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Asep berharap radio dan televisi kreatif menyiarkan iklan layanan masyarakat seputar informasi pilpres. Iklan itu diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. (Baca: Menolak Diawasi KPID, Lembaga Penyiaran Dilarang Beroperasi)
Sebelumnya, KPID menyatakan TV One dan Metro TV menjadi dua stasiun televisi yang banyak diadukan masyarakat. Dalam catatan KPID, dari 22 temuan dugaan pelanggaran penyiaran, 11 di antaranya pelanggaran materi jurnalistik yang dilakukan Metro TV dan TV One. Jenis dugaan pelanggarannya adalah pemberitaan yang disiarkan tidak proporsional.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
