Sejumlah kendaraan melintas di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dipasangi spanduk caleg dan bendera partai di Lenteng Agung, Jakarta (23/3). Pemasangan alat peraga kampanye di JPO merupakan bentuk pelanggaran berkampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 yang melarang pemasangan atribut partai atau caleg di sarana umum. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Sukses dari kedua kandidat di hadapan gugus tugas penyelenggara pemilu sepakat tak akan merusak momen masa tenang 6 Juli nanti. Keduanya berjanji memberi kesempatan pemilih yang belum menentukan keputusannya (undecided voters) untuk berpikir jernih.
"Akan kami sampaikan kepada tim media kami untuk agar menjaga situasi kondusif," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Purnawirawan Laksamana Madya Moekhlas Sidik di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jumat 4 Juli 2014.
Ketua Tim Media Centre Jokowi-Jusuf Kalla, Saur Hutabarat mengatakan pemilihan presiden kali ini merupakan ajang pertama yang diikuti oleh hanya dua kandidat. Karena hanya satu putaran, kata dia, masa tenang menjadi penting untuk pemilih bisa merefleksikan diri memilih sesuai hati nurani. "Harus kita hormati. Terlebih ini adalah bulan puasa," kata dia.
Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nasrullah mengingatkan agar di masa tenang tak ada lagi pemberitaan fitnah dan kampanye hitam. "Sudah waktunya kita mempertontonkan teladan kepada masyarakat," kata dia. "Tak elok seorang kontestan membiarkan kontestan yang lain tercederai."
Bawaslu juga meminta kepada para saksi kedua calon presiden agar ikut menyaksikan saat perhitungan dan rekapitulasi suara di tiap jenjang. "Jangan sampai muncul pemilih siluman," kata dia.
Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Idi Muzayat mengatakan lembaganya akan selalu menghimbau lembaga penyiaran televisi dan radio menyiarkan berita secara berimbang. "Terutama dalam hal pemberitaan," kata dia. Menurut dia, dari sisi pemeritaan banyak stasiun yang melanggar kaidah jurnalistik, Seperti tak ada konfirmasi dan klarifikasi. "Tak cover both side."
Idi menghimbau agar dalam masa tenang nanti para media menampilkan berita secara netral dan seadil-adilnya. "Karena kalau keliru membangun opini bisa membuat konflik horizontal."
Adapun Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat John Fresly mengatakan agar pasangan calon tak memberikan informasi menyesatkan kepada publik. Ia menghimbau agar segala informasi yang menjadi trending topic di masyarakat segera dijawab. "Agar tak mengarah ke prasangka dan fitnah."
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
