Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Standard Chartered, Fauzi Ichsan, memprediksi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terjadi pada 2015. Ia mengatakan kenaikan harga bahan bakar itu diperkirakan terjadi pada triwulan kedua 2015 menjadi Rp 8.500 per liter.
"Siapa pun presidennya, harga BBM akan naik," kata Fauzi seusai acara buka puasa bersama Standard Chartered di Hotel Mulia, Kamis malam, 3 Juli 2014. Kenaikan harga BBM ini dipastikan akan dibutuhkan bagi kedua pasangan kandidat, baik Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca: Usulan Asumsi Energi Dalam RAPBN 2015 Disepakati)
Ia menjelaskan, untuk dapat memenuhi visi-misi ambisius kedua pasangan membangun infrastruktur, dibutuhkan biaya besar. Nah, biaya besar tersebut bakal sulit didapat pemerintah tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi.
Pasalnya, kondisi perbaikan ekonomi dunia tahun 2015 tidak akan serta-merta membuat kondisi ekonomi Indonesia membaik secara langsung. Maka, defisit transaksi berjalan masih akan terjadi. “Meskipun angkanya turun akibat kebijakan monerer ketat BI, defisit transaksi berjalan tetap terjadi karena harga komoditas belum akan naik tahun depan,” ujarnya. (Baca: Tim Prabowo-Hatta Patok Harga Premium Rp 12 ribu)
Sedangkan komoditas memiliki komposisi 60 persen dari seluruh aktivitas ekspor Indonesia, ditambah lagi larangan ekspor mineral mentah membuat ekspor Indonesia akan tertahan. Selain itu, perlambatan ekonomi Cina masih akan berpengaruh pada ekspor Indonesia. “Satu faktor utama lainnya adalah revolusi shale gas di Amerika Serikat yang memutuskan pengurangan impor energi Amerika.”
Dengan pemerintahan SBY yang kemungkinan besar tidak menaikkan harga BBM hingga masa akhir pemerintahannya, akan secara otomatis membuat impor bahan bakar terus naik karena produksi harian minyak bumi Indonesia tidak setara dengan kebutuhan konsumsi bahan bakar itu sendiri. Kebutuhan biaya besar untuk BBM ini membuat defisit neraca transaksi berjalan tetap besar.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
