TEMPO.CO, Jakarta - Surat kabar The Jakarta Post mendeklarasikan dukungan terbuka kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden tahun ini. Dukungan tersebut dimuat dalam editorial berjudul Endorsing Jokowi yang dimuat dalam edisi Jumat, 4 Juli 2014. Berikut ini adalah isi lengkap dukungan yang dimuat di kolom Opinion halaman 6:

Ketika kita memasang taruhan amat tinggi, tak ada lagi netralitas. Selagi berusaha terbaik untuk tetap obyektif dalam pemberitaan, kami harus tetap berdiri di atas landasan kebenaran moral ketika mengambil sebuah keputusan berat.

Kami tak diam saat reformasi. Begitu pun kami tak pernah segan ketika ada penyalahgunaan kekuatan atau hak asasi yang dilanggar.

Orang-orang baik tak boleh terus bergeming. Bicara lantang ketika menyaksikan sebuah penyiksaan, kami teguh menolak gelombang kekuatan yang menakutkan.

Dalam simpang masa kehidupan bangsa, ada saatnya orang-orang terpanggil untuk membuat kesempatan-kesempatan yang hakiki. Bukan semata mendukung satu calon ketimbang calon lain, tapi lebih kepada pilihan moral untuk menentukan nasib bangsa.

Rusia mengalaminya pada 1996, dalam pemilihan antara inkumben Boris Yeltsin yang independen dan Gennady Zyuganov dari Partai Komunis. Inilah pilihan moral pada harapan melawan kenangan masa lalu. Dan Rusia memilih harapan.

Dalam lima hari ke depan, negara ini juga akan menentukan pilihan moralnya. Dalam pemilu yang tak pernah terjadi di tempat lain--kampanye yang mengadu domba dengan konsekuensi yang membahayakan, warga Indonesia dibutuhkan untuk ikut menentukan masa depan struktur politik negara ini dengan sebuah coblosan di atas kertas suara.

Jakarta Post, dalam sejarahnya yang menginjak 31 tahun, tak pernah sekali pun menyokong salah satu kandidat dalam pemilu. Selama itu sudut pandang kami selalu jelas, kami selalu berdiri di atas kekalutan politik.

Tapi dalam pemilu seperti ini, kami punya keterikatan moral untuk bertindak. Kami tak mengharapkan dukungan kami bisa menggiring suara pencoblos. Namun kami tak bisa duduk diam saja ketika pilihan lain terlalu buruk untuk dipertimbangkan.

Tiap kandidat dalam pemilihan presiden kali ini punya kualitas yang disampaikan lewat deklarasi politiknya. Selama tiga pekan, mereka membedah kualitas mereka ke publik. Pemilih akan terpengaruh atau sebaliknya, tapi juga ada kelompok besar yang hingga kini masih belum menentukan pilihan. Misalkan, kelompok yang baru mempertimbangkan siapa yang tak akan mereka pilih berdasarkan nurani mereka.

Dan pertimbangan yang telah kami ambil ini berdasarkan pada apa yang telah kami perjuangkan dengan kesungguhan: pluralisme, hak asasi, masyarakat sipil, dan reformasi.

Kami tergugah karena salah satu kandidat telah berani menolak transaksi kekuasaan berdasarkan kepercayaan politik. Dalam waktu yang sama, kami merasa takut karena kandidat lain malah merangkul kelompok Islam garis keras dalam bagiannya. Kelompok radikal tanpa toleransi, mereka yang suka menyulut isu memecah belah bangsa untuk kepentingan jangka pendek semata.

Lebih lanjut, kami bingung dengan ingatan singkat bangsa tentang kejahatan HAM pada masa lalu. Seseorang yang telah mengaku menculik aktivis--yang dilakukan atas inisiatif sendiri--tak layak duduk di pusat kendali negara demokrasi dengan penduduk terbanyak ketiga di dunia ini.

Demokrasi kita tak akan makin kuat jika pola pikir masyarakat tetap terganjal dalam pandangan keamanan berbasis militer adalah hal yang ideal. Sebuah pandangan yang menganggap supermasi masyarakat sipil adalah penyokong keberhasilan militer.

Memang, bangsa ini tetap harus bangga terhadap militernya, tapi hanya kebanggaan terhadap mereka yang mengenakan seragam loreng itu untuk mengabdi pada demokrasi, sebuah pemerintahan yang dikehendaki rakyat.

Ketika satu kandidat mengajak untuk melupakan masa lalu, satu lainnya malah mengenang keromantisan masa Soeharto.

Satu telah memutuskan untuk menolak sekongkol politik dan bisnis dalam pemilihan presiden ini, yang lain masih terpaku pada transaksi politik era Orde Baru yang mengkhianati jiwa demokrasi.

Dalam sebuah pemilihan, jarang sekali kita memiliki sebuah pilihan yang begitu pasti. Tak pula ada kandidat lain yang mencontreng seluruh kriteria di daftar negatif kami. Maka, karena itu, kami tak bisa tak melakukan sesuatu.

Dengan demikian, Jakarta Post merasa wajib untuk secara terbuka mendukung Joko "Jokowi" Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilihan 9 Juli 2014. Ini bukan dukungan yang enteng. (Baca juga: Dewan Pers: Keberpihakan Jakarta Post Lazim)

Ini adalah sebuah dukungan yang amat kami percayai, benar secara moral.

M. ANDI PERDANA


Berita Terpopuler
Ahok Ditolak Masuk ke Masjid di Jakarta
Menteri Hidayat Usul Pajak Tas Hermes Dihapus
Jokowi-JK Banjir Dukungan Lewat Lagu
Diskriminasi, Muslim di Xinjiang Dilarang Berpuasa
Cerita Tiga Komedian Dukung Jokowi-JK Lewat Lagu