Fahri Hamzah Dipanggil Bawaslu Besok  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 2 Juli 2014 18:54 WIB

Fahri Hamzah. TEMPO/ Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak mengatakan lembaganya bakal memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah untuk datang pada Kamis, 3 Juli 2014. Ia mengatakan Bawaslu baru mengambil sikap setelah memastikan Fahri Hamzah benar-benar mengucapkan kata yang membuat kubu Jokowi-Jusuf Kalla melancarkan protes. (Baca: Dalih Fahri Hamzah Mengejek Jokowi 'Sinting')

"Kami tak bisa langsung panggil sebelum pasti pemilik akun itu benar-benar Fahri Hamzah," kata Nelson di kantor Bawaslu, Rabu, 2 Juli 2014. "Fahri juga sudah mengakui lewat media massa." Bawaslu akan meminta keterangan ihwal maksud ungkapan Fahri di media sosial tersebut.

Pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB, lewat akun Twitter-nya, @fahrihamzah, Fahri mencuit, "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"

Hari ini, tim advokasi Joko Widodo- Jusuf Kalla dipanggil Bawaslu. Ketua tim, Mixil Mina Munir, mengatakan, sebagai pengadu, pihaknya diberi 13 pertanyaan Bawaslu seputar cuitan Fahri. Di antaranya, kata dia, siapa yang tersinggung oleh cuitan tersebut. "Ada jutaan relawan, tim pendukung, pemilih potensial, dan santri seluruh Indonesia terpukul dengan ucapan Fahri," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejatera Fahri Hamzah mengatakan siap memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu. (Baca: Ejek Jokowi, Fahri Hamzah Dipanggil Bawaslu)

Fahri menyebut calon presiden dari poros PDI Perjuangan itu "sinting". Namun dia merasa tidak menghina Jokowi. "Menghina orang itu bukan karakter saya," ujar Fahri dalam acara Indonesian Council on World Affairs di Hotel Borobudur, Senin, 30 Juni 2014.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Korupsi Haji | Tragedi JIS | Piala Dunia 2014


Berita terpopuler lainnya:
Deddy Dores: Ahmad Dhani Harus Izin Ubah Lagu Queen
Bantahan Kampanye Hitam Jokowi Beredar di Rusun
Nemwont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

5 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

8 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

18 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

20 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya