Penyandang cacat saat simulasi pemilu di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/12). KPU diharapkan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang cacat untuk pemilu 2009 mendatang. TEMPO/Yosep Arkian
TEMPO.CO, Semarang - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) akan menerjunkan 300 pemantau pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli mendatang. “Kami punya misi untuk memastikan bahwa pemilu benar-benar memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang cacat,” kata Koordinator Nasional JPPR, M. Afifuddin, di sela Pelatihan Pemantau Penyandang Disabilitas di Semarang, Rabu, 2 Juli 2014.
Program pemantauan ini juga untuk menunjukkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan pemantauan dan penelitian yang berguna untuk advokasi akses pemilu ke depannya. Akses bagi penyandang disabilitas itu meliputi penentuan hak dan kewajiban politiknya.
JPPR ingin meningkatkan kemampuan untuk melakukan advokasi agar proses pemilu lebih terbuka dengan partisipasi aktif penyandang cacat.
Sebanyak 300 pemantau tersebut disebar di lima daerah yakni: Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Afifuddin mengatakan KPU telah melakukan banyak hal untuk mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas agar ikut serta dalam pemilu. Namun, masih banyak hal yang harus ditingkatkan terkait dengan isu disabilitas, salah satu isu yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di seluruh dunia. (Baca juga: KPU Jamin Hak Politik Penyandang Cacat)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
