TEMPO.CO, Jakarta – Peran mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam kasus impor minyak diungkap kelompok yang manamakan diri Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas). Hatta ditengarai dominan mengatur impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan negara sekitar Rp 108 miliar per hari.
Dalam laporannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Koordinator SKK Migas Ferdinand Hutahaean mengatakan Hatta diduga sangat berkuasa mengatur PT Pertamina dan anak usahanya dalam pengadaan impor minyak. Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta juga dituding menghambat pembangunan kilang minyak di Indonesia. “Akibatnya, celah impor minyak semakin besar setiap hari,” ujarnya kepada Tempo, Selasa, 1 Juli 2014.
Menurut Ferdinand, akibat impor melalui perantara ini, kerugian negara dari impor minyak sekitar US$ 10 per barel. Angka ini adalah hasil mark-up rata-rata harga pembelian dari pemasok ke Pertamina. “Kebutuhan impor setiap hari sekitar 900 ribu barel. Jika harga digelembungkan sekitar US$ 10 per barel, kerugian negara mencapai US$ 9 juta atau sekitar Rp 108 miliar per hari,” kata dia.
Juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan laporan SKK Migas akan ditelaah terlebih dahulu. “Dilihat dulu laporannya valid atau tidak,” ujarnya. Menurut dia, seluruh laporan dari masyarakat harus melalui proses situ, “Tidak bisa serta-merta disimpulkan.”
Dalam debat calon wakil presiden pada pekan lalu, Jusuf Kalla sempat mempertanyakan soal kebocoran Rp 1.000 triliun yang dilontarkan calon presiden Prabowo Subianto. “Apakah kebocoran itu karena mafia minyak, daging atau gula?” kata Kalla kepada lawannya, Hatta Rajasa.
Ketika itu, Hatta mempersilakan KPK mengusut segala bentuk praktek kosupsi, termasuk mafia pengadaan minyak impor ke Pertamina. “Apa pun yang namanya mafia adalah tindak kejahatan. Serahkan kepada penegak hukum dan KPK bertindak,” ujarnya.
Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Hatta Rajasa menolak anggapan adanya mafia minyak di Indonesia. "Apa yang dimaksud dengan mafia minyak? Kami mati-matian bangun kilang minyal. Di MP3EI jelas disebutkan kita tak boleh jual gas," katanya kepada Tempo Selasa dua pekan lalu.
Menurut Hatta, Indonesia terus mengimpor minyak karena tidak memiliki kilang. Investor kilang pun enggan menanamkan modalnya di Indonesia. "Qatar akan membangun, tapi minta tax holiday. Kita berikan, tapi setelah tax holiday pajaknya cuma lima persen Qatar minta lagi. Tak mungkin kita berikan," katanya.
