Spanduk Dianggap Pro-Prabowo, KPU Kediri Diprotes  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 1 Juli 2014 17:57 WIB

Seorang anak berlari di depan spanduk bergambar Ketua Umum Prabowo Subianto saat Kampanye Nasional Partai Gerindra di Stadion 10 Nopember, Surabaya (5/4). TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Kediri - Tim relawan pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri kepada panitia pengawas pemilu. Mereka mengadukan pemasangan spanduk sosialisasi pemilihan calon presiden pada 9 Juli 2014 yang dinilai merugikan kubu Jokowi--sapaan akrab Joko Widodo. (Baca: JK: Jika SBY Dukung Prabowo, Negara dalam Dilema)

Hapsektio, relawan yang membuat laporan ke panwas, mengatakan menemukan sejumlah spanduk sosialisasi yang tidak netral. Di antaranya, spanduk bertuliskan "Satu Suara untuk Perubahan" yang dipasang KPU di pinggir Jalan Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. "Itu kan tagline pasangan nomor satu," ujar Tio seusai keluar dari kantor panitia Pengawas, Senin, 1 Juli 2014.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 adalah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Apalagi, kata Hapsektio, tulisan atau slogan (tagline) tersebut terpampang tepat di samping foto kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Selain melaporkan tagline, relawan Jokowi juga mempersoalkan gambar pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam spanduk tersebut. Di situ, Jokowi-Jusuf Kalla tampil mengenakan setelan jas hitam. Sedangkan kesepakatannya adalah, Jokowi mengenakan kemeja kotak-kotak. "Kalau dibiarkan, kami khawatir akan mengaburkan masyarakat yang sudah terbiasa melihat ciri khas Jokowi, yaitu dengan kemeja kotak-kotaknya," katanya.

Para relawan Jokowi meminta panitia pengawas menurunkan spanduk tersebut yang sudah terpasang di pinggir jalan Kota Kediri. Jika tidak, mereka menyatakan akan menurunkan sendiri spanduk tersebut.

Adapun Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Kediri, Dijan Noviasaka, mengatakan segera meminta penjelasan Komisi Pemilihan Umum Kediri terkait dengan laporan tersebut. Soalnya, menurut dia, seluruh pembuatan spanduk sosialisasi dilakukan oleh KPU.

Panitia pengawas perlu mendengar penjelasan KPU soal desain tulisan dan gambar yang menjadi keberatan relawan Jokowi apakah bentuk pakem dari KPU pusat atau rekaan KPU sendiri. "Tapi, Ketua KPU di Surabaya belum bisa memberi keterangan hari ini," katanya.

Panitia pengawas mengatakan tak akan gegabah menurunkan spanduk tersebut sebelum mendengarkan penjelasan dari KPU. Dia meminta relawan Jokowi bersabar dan tak mengambil tindakan sendiri.

HARI TRI WASONO

Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Korupsi Haji | Tragedi JIS | Piala Dunia 2014

Berita terpopuler lainnya:
Buruh Prabowo Tagih Tunggakan 6 Bulan Gaji
Polisi Galau Tentukan Pelanggaran Obor Rakyat
Bos Adhi Karya Akui Alirkan Dana ke Anas

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya