TEMPO.CO, Purbalingga - Surat yang dikirim oleh calon presiden Prabowo Subianto ke guru-guru di Indonesia ternyata tak pandang orang. Di Purbalingga, orang yang sudah meninggal bahkan turut menerima surat tersebut. "Pak Sudjatno sudah meninggal tujuh tahun lalu," kata seorang guru di SMPN 1 Bukateja, Purbalingga, Selasa, 1 Juli 2014. Lantaran takut, guru ini menolak namanya disebut. (Baca: Surat Prabowo ke Guru Beri Efek Buruk Sekolah)
Sudjatno sudah meninggal tujuh tahun lalu karena sakit. Dua guru lainnya, yakni Sudjasno dan Erna Novianti, yang meninggal tahun 2013 juga mendapat surat serupa. Dia menceritakan, saat ini surat-surat dari Prabowo menumpuk di meja kepala tata usaha sekolah itu. Sejumlah guru, kata dia, memilih mengabaikan surat itu dan membiarkannya teronggok di meja. Setumpuk surat dari Prabowo itu dikirim melalui PT Pos Indonesia. (Baca: Sekolah Libur, Surat Prabowo Menumpuk di Semarang)
Pada amplop surat itu bertuliskan: surat pribadi Prabowo Subianto jika berkenan masukan Anda dapat dikirim ke PO BOX 880 JKP 188 atau SMS ke 082114000600. Surat ini juga dilengkapi dengan nama penerima surat yang dituju. Sedangkan, di bagian belakang amplop ada tulisan: harap dilingkari alasan retur kiriman, yakni alamat tidak jelas, penerima tidak dikenal, pindah, meninggal dunia, rumah kosong, ditolak, dan lain-lain. (Baca juga: Kirimkan Surat Prabowo, Pos Indonesia Murni Bisnis)
Surat dari Prabowo itu, belakangan tidak hanya diterima guru-guru SMP di Purbalingga saja. "Guru-guru SD juga menerima. Bahkan, para guru di SDN 2 Sumingkir, Kecamatan Kutasari, sudah melaporkan ke Panwaskab Purbalingga," ujarnya.
Di SDN 2 Semingkir, guru yang menerima surat dari Prabowo, tidak hanya guru yang aktif masih mengajar. Namun yang sudah mutasi ke SD lain, juga ikut menerimanya. "Saya sudah punya pilihan dalam hati, dan tidak terpengaruh dengan isi surat itu," ujar beberapa guru SDN 2 Sumingkir.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Purbalingga, Heru Tri Cahyono, mengatakan Panwas sudah menerima laporan dari guru-guru SDN 2 Semingkir yang menerima surat itu, juga adanya temuan para guru SMP yang menerima surat itu. "Ini sudah masuk pelanggaran administasi. Saya akan koordinasikan hal ini dengan Bawaslu Provinsi," ujar Heru Tri Cahyono.
Menurut Heru, surat dukungan terhadap Prabowo ini memenuhi unsur kampanye. Surat itu berisi ajakan memilih dan visi misi capres-cawapres. Padahal, aturan pemilu melarang kampanye memanfaatkan fasilitas pemerintah maupun pendidikan. "Yang jelas sekolah tidak boleh digunakan untuk kampanye apa pun bentuknya," katanya menegaskan.
ARIS ANDRIANTO
Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Korupsi Haji | Tragedi JIS | Piala Dunia 2014
Berita terpopuler lainnya:
Buruh Prabowo Tagih Tunggakan 6 Bulan Gaji
Polisi Galau Tentukan Pelanggaran Obor Rakyat
Bos Adhi Karya Akui Alirkan Dana ke Anas
