Capres Prabowo Subianto didampingi musikus Ahmad Dhani menyapa ribuan simpatisan dan pendukung ketika kampanye akbar di Gelora Utama Bung Karno Senayan, Jakarta, 22 Juni 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Suhardi, membenarkan ihwal adanya pertemuan antara calon presiden Prabowo Subianto dan Ahmad Dhani pada Jumat, 27 Juni 2014. Namun dia mengaku tak menghadiri pertemuan tersebut. “Sepertinya pertemuannya tak lama,” kata Suhardi saat dihubungi, Sabtu, 28 Juni 2014.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa kakaknya tak akan menegur Dhani lantaran video iklan kampanye yang dibuatnya. “Prabowo sayang sekali dengan Dhani, mungkin dipanggil untuk cipika-cipiki,” ujar Hashim selepas bertemu dengan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Kamis kemarin.
Hashim berpendapat, pakaian pasukan Nazi yang dikenakan Dhani dalam iklan kampanye tersebut merupakan sebuah fashion. Hanya, dia mengatakan bahwa iklan tersebut bukan kampanye yang dibuat oleh tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Meski begitu, anak dari begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo ini mengatakan timnya tak akan menarik iklan tersebut.
Sedangkan Dhani belum bisa dikonfirmasi ihwal pertemuannya dengan Prabowo pada Jumat, 27 Juni 2014. Telepon dan pesan pendek yang dilayangkan Tempo belum berbalas. (Baca: Simbol Nazi Ahmad Dhani Berpotensi Rusak Kebangsaan)
Iklan yang dibuat oleh Dhani belakangan ini menjadi sorotan karena beberapa faktor. Pertama, lantaran musikus berambut cepak itu mengenakan pakaian pasukan khas SS (Schutzstaffel) Nazi. Faktor kedua yaitu penggubahan lagu We Will Rock You milik Queen yang dituding tak memiliki izin.
Video yang berjudul Indonesia Bangkit itu menuai kecaman dari media Jerman, Der Spiegel. Musikus Indonesia lainnya, Anggun C. Sasmi dan Glen Fredly, pun turut mengecam.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
