Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto, menyampaikan orasi politik saat melakukan silaturrahmi dengan sejumlah ulama, di Pesantren Al-Hamidy, Pamekasan, 24 Juni 2014. Prabowo didampingi Mahfud MD, sebagai tim pemenangan nasional dalam Pilpres 2014. ANTARA/Saiful Bahri
TEMPO.CO, Padang - Wali Kota Bukittinggi Ismet Amziz diduga melakukan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta Bukittinggi ini menggunakan rumah dinasnya untuk rapat persiapan kampanye.
Ketua Panwaslu Kota Bukittinggi Ruzi Hariyadi mengatakan setelah dilakukan tinjauan dan klarifikasi, Ismet Amziz terbukti menggunakan rumah dinasnya yang terletak di kawasan Belakang Balok, Bukittinggi, untuk persiapan kampanye Hatta Rasaja di Bukittinggi 18 Juni lalu.
Ruzi mengaku Panwaslu mendapatkan informasi awal dari masyarakat. Setelah ditinjau ke lokasi, ditemukan Wali Kota dan beberapa anggota partai politik sedang menggelar pertemuan pada Ahad, 15 Juni 2014.
"Saat mereka mengetahui adanya pengawas di lokasi, mereka menghentikan rapat dan nonton bareng debat capres," ujarnya, Kamis, 26 Juni 2014.
Menurut Ruzi, pertemuan itu dilakukan dari pukul 20.00 WIB hingga 23.00 WIB. Saat diklarifikasi ke Ismet Amzis, dia berdalih berkumpul untuk nonton bareng debat capres. "Alasan mereka berkumpul, untuk nonton bareng debat capres. Namun, kita punya bukti dan saksi," ujarnya.
Ruzi mengaku dari hasil rapat Panwaslu Bukittinggi, menyatakan Ismet Amziz terbukti menggunakan fasilitas negara untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden.
"Kita telah limpahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Sebab, ini termasuk tindak pidana pemilu," ujarnya.
Wali Kota Bukittinggi Ismet Amziz belum bisa dimintai konfirmasi terkait dengan putusan Panwaslu tersebut. Meski telepon selulernya aktif, Ismet tidak mengangkat saat Tempo menghubunginya berkali-kali. Dua pesan pendek Tempo juga belum dibalas. (Baca: Menangkan Prabowo, Bupati Jember Gunakan Relasi)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
