Makan Opor Ayam, KPK: Jokowi Tak Pakai Sendok

Reporter

Kamis, 26 Juni 2014 14:04 WIB

Calon Presiden Jokowi bersalaman dengan ribuan pendukung dan simpatisan Jokowi-JK yang memadati Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/6). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Joko Widodo sebagai calon presiden mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi harta kekayaannya, Kamis, 26 Juni 2014.

Setelah klarifikasi digelar selama 3,5 jam, pimpinan KPK mengajak Jokowi makan siang. Menu yang disediakan oleh KPK terdiri atas nasi putih dan opor ayam. "Kali ini bagus, Pak Jokowi makannya pakai tangan," kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di kantornya, Kamis, 26 Juni 2014.

Menurut Johan, Jokowi ditemani oleh Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua Adnan Pandu Praja, dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto. Petinggi KPK lainnya tidak hadir.

Johan menjelaskan, menu makan siang yang sama juga diberikan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, yang Rabu kemarin juga dimintai klarifikasi atas harta kekayaan mereka.

Namun ada perbedaan di antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi menyantap makanannya langsung dengan menggunakan tangan. Sedangkan Prabowo menggunakan sendok.

Jokowi mengatakan sudah berhubungan dengan KPK dalam kaitan dengan harta kekayaannya, yakni pada 2005, 2010, dan 2012.

Kewajiban bagi calon presiden dan wakil presiden melaporkan harta kekayaan mereka merupakan permintaan KPK kepada Komisi Pemilihan Umum. Kewajiban itu menjadi salah satu persyaratan untuk maju dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang.






MUHAMAD RIZKI


Berita Terpopuler:
Cemburu, Suami Bunuh Teman Lelaki Istrinya
Soal Taman BMW, Ahok: Roy Suryo Baca Koran Enggak?
Ribuan Kiai Tajug Dukung Jokowi-JK
Besok, Google Perkenalkan Android Lollipop






Advertising
Advertising

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

1 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

5 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

8 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

11 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

21 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

21 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

23 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya