Gaji Penggagas Obor Rakyat di PTPN Rp 30 Juta  

Reporter

Kamis, 26 Juni 2014 09:05 WIB

Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono (kanan) didampingi Pengacaranya, Hinca Panjaitan tiba memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 23 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu, membeberkan jumlah gaji seorang komisaris di PT Perkebunan Nasional. Ia mengatakan para komisaris di perusahaan perkebunan pelat merah tersebut bergaji Rp 20-30 juta per bulan.

"Itu sudah gaji bersih," kata Said kepada Tempo, Rabu malam, 25 Juni 2014. (Baca: IPW: Polisi Lambat Tangani Obor Rakyat)

Belakangan, nama Setiyardi menjadi buah bibir di banyak kalangan. Penggagas tabloid Obor Rakyat ini mengaku memiliki jabatan sebagai komisaris di PTPN XIII. Artinya, penghasilan Setiyardi sebagai pimpinan di perusahaan milik negara tersebut bisa mencapai Rp 30 juta per bulan. (Baca: Klaim Biayai Obor Rakyat Gaji Setiyardi Rp11 Juta)

Direktur Utama PTPN XIII Baim Rahman mengatakan Setiyardi baru bergabung dengan perusahaan itu pada November 2013. Namun ia tidak mengetahui kapan komisarisnya itu akan mengundurkan diri. Ia juga enggan membeberkan jumlah gaji Setiyardi.

Sebelumnya, tabloid Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa. Isi tabloid yang menyinggung masalah suku, agama, ras, dan antargolongan tersebut tersebut menghujat calon presiden Joko Widodo tanpa menyebutkan narasumber ataupun penulis berita. (Baca: Polisi: Penggagas Obor Rakyat Bisa Kena Pidana Umum)

Setiyardi Budiono, yang di dalam Obor Rakyat disebut sebagai pemimpin redaksi, dan redaktur Darmawan Sepriyossa telah mengaku sebagai orang yang berada di balik terbitnya tabloid tersebut. Kepolisian tengah mengusut masalah itu atas laporan dari tim kuasa hukum kubu Jokowi-Jusuf Kalla.

Dalam penjelasannya kepada penyidik, Setiyardi mengatakan penerbitan Obor Rakyat bertujuan mengkritik calon presiden Joko Widodo. Dia mengklaim semua pemberitaan di Obor Rakyat didasarkan pada fakta. Kepada penyidik, Setiyardi menyodorkan sejumlah data yang dia klaim mendukung tulisannya.

AYU PRIMA SANDI

Berita Lain
15 Fakta Warren Buffett, Investor Terkaya di Dunia
Besok, Google Perkenalkan Android Lollipop
Tukang Parkir Monas Diduga Dibakar Oknum TNI

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

51 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya