Rieke Diah Pitaloka (kiri) dan Poempida Hidayatullah. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mengatakan pemecatan yang disebutkan oleh Ketua DPP Golkar Samarinda terhadap dirinya menyalahi aturan. Menurutnya, ada langkah-langkah prosedural yang dilewati dalam proses pemberhentian dirinya sebagai kader Golkar.
Menurut dia, tidak ada satu pun surat peringatan yang ditujukan kepadanya sebelum diputuskan dipecat. Poempida mengklaim Ketua Fraksi Golkar juga tak pernah sekalipun bertemu dengan dia untuk memberikan penjelasan ihwal persoalan yang menjadi penyebab pemecatan. Pemecatan ini pun dianggapnya sepihak karena tanpa penjelasan kepada dirinya.
Menurut Poempida, beberapa waktu lalu dia diminta memberikan surat pengunduran diri dari struktural DPP Partai Golkar karena terang-terangan mendukung calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, Poempida tak memberikan surat tersebut karena merasa tak menjabat posisi apapun secara struktural di kepemimpinan Aburizal Bakrie. "Yang menjabat (secara struktural) itu justru istri saya," ujar Poempida.
Poempida mengklaim apabila pemecatan disebabkan oleh dukungannya kepada Jokowi-JK, hal tersebut tidaklah menyalahi aturan. Menurut dia, di dalam Partai Golkar ada sumpah Panca Bakti yang salah satu poinnya adalah sumpah kesetiakawanan. Inilah yang dipegang oleh Poempida.
"Ketika tidak ada kandidat (dari Golkar) yang diusung menjadi capres, (ternyata) ada seorang Jusuf Kalla yang kemudian menjadi cawapres, (ini) membuat kita seharusnya berempati," ujar dia.
Poempida Hidayatullah merupakan anggota DPR fraksi Partai Golkar yang selama ini secara jelas mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Padahal partai yang menjadi naungannya, Golkar, secara resmi memberikan dukungan ke pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca: Mayoritas Golkar di Daerah Dukung Jokowi JK)
